DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama .Jabar; a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat - Menimbang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT.BANKPERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR TENTANG TAHUN 2017NOMOR: 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG !.iu;uttt'!7danp PROVINSI JAWA BARAT SALINAN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINS!JAWA BARAT: 1/60/2017 LEMBARANDAERAH KABUPATENSUBANG TAHUN 2017 NOMOR ABDURAKHMAN SEKRETARJSDAERAH KABUPATENSUBANG, Diundangkan di Subang pada tanggal 0 ... :. 2017 JMAS ARYUMNINGSIH Pit. BUPATI SUBANG, Ditetapkan di Subang pada tanggal ~B -_::ril ~017

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PT. BANK PERKREDITANRAKYATKARYAUTAMAJABAR. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATISUBANG Dengan Persetujuan Bersama

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -, .

(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau Rp. 20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 2

(1)Modal Dasar PT. BPR Karya Utama Jabar ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perseroan adalah PT. BPR Karya Utama Jabar di Daerah.
6.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.
8.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11.Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

Jabar menyampaikan laporan keuangan

(1)PT. BPR Karya Utama di . dari laporan keuangan triwulan, e ada Bupati yang ter m :e~ester, dan laporan keuangan tahunan. . . aksud pada ayat ( 1) melakukan 2) Bupa:i sebagaunana dim en ertaan modal daerah ( erifilasi terhadap pelaksanaanp ~ 2y Pasal 3 dan Pasal 4 v . dimaksud dalam as ' sebaga1mana berdasarkan laporan keuangan.
(1)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai kebutuhan PT. BPR Karya Utama Jabar berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Karya Utama Jabar.
(3)J. ekanisme pelak~anaan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar pada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp 15.303.099.999.31,- (lima belas miliar tiga ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah).

Pasal 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINS!JAWA BARAT: 1/60/2017 LEMBARANDAERAH KABUPATENSUBANG TAHUN 2017 NOMOR ABDURAKHMAN SEKRETARJSDAERAH KABUPATENSUBANG, Diundangkan di Subang pada tanggal 0 ... :. 2017 JMAS ARYUMNINGSIH Pit. BUPATI SUBANG, Ditetapkan di Subang pada tanggal ~B -_::ril ~017

Pasal 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.

Pasal 1

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -, .

(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau Rp. 20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 2

(1)Modal Dasar PT. BPR Karya Utama Jabar ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perseroan adalah PT. BPR Karya Utama Jabar di Daerah.
6.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.
8.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11.Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

Jabar menyampaikan laporan keuangan

(1)PT. BPR Karya Utama di . dari laporan keuangan triwulan, e ada Bupati yang ter m :e~ester, dan laporan keuangan tahunan. . . aksud pada ayat ( 1) melakukan 2) Bupa:i sebagaunana dim en ertaan modal daerah ( erifilasi terhadap pelaksanaanp ~ 2y Pasal 3 dan Pasal 4 v . dimaksud dalam as ' sebaga1mana berdasarkan laporan keuangan.
(1)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai kebutuhan PT. BPR Karya Utama Jabar berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Karya Utama Jabar.
(3)J. ekanisme pelak~anaan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.