DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Bupati ini berisi Ketentuan Umum; Azas, Prinsip dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; Forum Pengurangan Resiko Bencana; Standar Operasional Prosedur; Pengelolaan Bantuan Bencana; Penyelesaian Sengketa; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kawasan rawan bencana.

(2)Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah.
(3)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1)Bupati menetukan status potensi bencana di daerah.
(2)Dalam penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kepada Bupati berdasarkan kajian dengan OPD teknis.

Pasal 18

Paragraf 2 Penentuan Status Lokasi Bencana

Pasal 20

(1)Penetapan status potensi bencana di dasarkan atas penilaian keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi dan penanggulangan bencana, serta penanggung jawab tingkat daerah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana.
(2)Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
(3)Status potensi bencana di bedakan menjadi :
1. a.awas;
2. b.siaga;
3. c.waspada.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)Bupati menentukan status keadaan darurat bencana di daerah.
(2)Dalam menentukan status keadaan darurat bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati berdasarkan kaji cepat tepat oleh TRC-PB untuk di tetapkan.

Pasal 22

(1)Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
(2)Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRC-PB yang di koordinasikan oleh BPBD.
(3)Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu kepada pedoman penentuan status keadaan darurat bencana daerah.
(4)Pedoman penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan sarana dan prasarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
5. e.dampak sosial ekonomi yang di timbulkan; dan
6. f.dampak pada tata pemerintahan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. & y
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

a.dalam situasi tidak terjadi bencana;
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak teijadi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a meliputi:
a.perencanaa penanggulangan bencana;
b.pengurangan resiko bencana;
c.pencegahan;
d.pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
e.persyaratan analisis resiko bencana;
f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(1)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan bagian perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
(2)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana
4. d.pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
6. f.alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 25

(3)Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh BPBD, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi bencana.
(5)Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mewajbkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2)Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
2. b.perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar bencana;
4. d.pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. e.penerapan upaya-upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
(3)Dalam upaya mengurangi resiko bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan OPD dilingkungan pemerintah daerah terkait dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB).
(4)Dalam menyusun RAD-PRB memperhatikan adat budaya dan kearifan masyarakat lokal.
(5)RAD-PRB ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 a yat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan :

Pasal 27

a.pendidikan, pelatihan;
b.budaya, wisata; dan
c.media.

Pasal 28

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahan atau ancaman bencana;
2. b.pemantauan terhadap :
  1. 1.penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
  2. 2.penggunaan teknologi tinggi.
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. d.penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.
(1)Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
(2)Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
1. a.profil kebencanaan;
2. b.kerentanan wilayah;
3. c.kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

Pasal 31

(1)Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, s tandar keselamatan dan penerapan sanksi.
(2)Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untu k diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
(3)Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 32

(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
(3)Instansi/lembaga/ organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan BPBD.

Pasal 33

(1)Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h , merupakan standar yang harus di penuhi dalam penaggulangan bencana.
(2)Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana imaksud pada ayat (1) disusun d engan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…