DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan kabupaten layak anak, kecamatan dan desa/kelurahan layak anak, kewajiban orangtua,keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media, tanggung jawab pemerintah daerah, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, untuk menjamin menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah diwujudkan melalui membangun Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia .... Mengingat : 1. 2. Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Lavak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 2); Dengan Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga teknis di tingkat kecamatan untuk melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. 8.Hak anak.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9.Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar.
10.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
11.Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13.Kampung Ramah Anak adalah program yang disusun oleh pemerintah yang mengkhususkan diri untuk kesejahteraan anak-anak dalam lingkup Rukun Warga (RW).
14.Forum Anak Daerah Kabupaten yang dibentuk dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten merupakan wadah partisipasi dan penampungan aspirasi anak-anak di kabupaten.
15.Desa yang peduli terhadap anak dengan menyediakan sarana atau keperluan yang aman dan nyaman untuk anak.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Subang. 17.Dunia Usaha.
17.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Subang.
18.Profil Anak Daerah Kabupaten menyajikan data mengenai kondisi perlindungan anak secara umum ketersediaan sarana prasarana penanganan terhadap kekerasan dan pemenuhan hak anak.
19.Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
21.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22.Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada satuan keija Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.
23.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RADP-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, dan penganggaran kegiatan pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mewujudkan KLA.
24.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan. 25.Rumah Aman
25.Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
26.Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak.
27.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminiasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
28.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29.Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30.Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
31.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. 32.Narkotika
32.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantunganfisik dan psikologi.
33.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
34.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 2

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.hak perlindungan khusus.

Pasal 3

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu sebagai berikut:
1. a.memperoleh identitas; b.akte.
2. b.akte kelahiran;
3. c.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
4. d.mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
5. e.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
6. f.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
7. g.setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memberikan identitas;
2. b.mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
3. c.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
4. d.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
5. e.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan
5. e.menyediakan kartu identitas anak.

Pasal 4

(l)Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :

a.mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
b.tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
f.mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
g.mendapatkan keharmonisan keluarga.

(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;
2. b.mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak teijebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
3. c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
4. d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
5. e.memberikan pendidikan pra-nikah bagi anak yang akan menikah; dan
6. f.memberikan dukungan kesejahteraan.
(3)Pemerintah.
(3)Pemerintah Daerah Kabu paten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
2. b.memberikan dukungan kesejahteraan;
3. c.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
4. d.melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
5. e.mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
6. f.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
7. g.menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Pasal 5

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:
1. a.tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
2. b.gizi yang baik sejak dalam kandungan;
3. c.air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
4. d.imunisasi dasar lengkap;
5. e.pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
6. f.lingkungan bebas asap rokok;
7. g.kesediaan air bersih;
8. h.akses jaminan sosial; dan
9. i.perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(2)Keluarga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
2. b.memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
3. c.pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
4. d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
5. e.bebas asap rokok;
6. f.pemenuhan air bersih;
7. g.memberikan jaminan sosial; dan
8. h.memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
2. b.menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
3. c.menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
4. d.menyediakan air bersih;
5. e.melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
6. f.menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 6

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:
1. a.berpartisipasi....
2. a.berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
3. b.mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
4. c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreati vitas;
5. d.berekreasi; dan
6. e.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
2. b.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
3. c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
4. d.memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
5. e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak- anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
2. b.menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
3. c.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
4. d.menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk. untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
5. e.menyediakan prasarana peijalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra cross sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
6. f.mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
7. g.memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
8. h.memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
9. i.memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
10. j.mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
11. k.menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Pasal 7

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut:
1. a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orangtua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
2. b.ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS. AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
4. d.Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
5. e.Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari Masyarakat.
(2)Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
1. a.membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kabupaten;
2. b.ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
3. c.menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), dan tidak menjadi korban penelantaran;
4. d.memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
5. e.menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan. Umum Asas, Tujuan, dan Prinsip Kabupaten Layak Anak

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 8

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan komitmen bersama antara Gugus Tugas KLA dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan data dasar potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 10

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tata kelola pemerintahan yang baik; b.non.
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
e.penghargaan terhadap partisipasi dan pandangan anak.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…