DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup; manajemen dan rekayasa lalu lintas; analisis dampak lalu lintas; pengendalian dan operasi; perparkiran; terminal; sarana dan prasarana lalu lintas; penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan; pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor; angkutan darat; keselamatan jalan; penyelenggaraan sistem informasi da komunikasi; forum lalu lintas; kerjasama dan kemitraan; peran serta masyarakat; pengawasan dan pengendalian; penyidikan; sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, udara, laut serta perkeretaapian, sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
c.bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-.
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik. Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15.Peraturan.
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 ten tang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
22.Peraturan
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 8);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang. 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
6.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7.Lalu Lintas.
7.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak teijadwal.
10.Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11.Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum terkait dalam trayek.
12.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
13.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14.Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
15.Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
16.Jaringan Lalu
16.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
19.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
20.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
22.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23.Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
25.Penguji adalah Petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 26.Mobil Bus.
26.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 ( tiga ribu lima ratus) kilogram.
28.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
29.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31.Kartu Uji adalah berupa kartu pintar (smart card) yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat microprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem Radio Frequency Identification (RFID).
32.Tanda Uji adalah bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
33.Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
34.Laik Jalan
34.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar teijamin keselamatan dan mencegah teijadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
35.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
36.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
39.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
40.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberentian Kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
41.Fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
42.Petugas Parkir/juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dari pengguna jasa perparkiran.
43.Berhenti.
43.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
44.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
45.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
46.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
47.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
48.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
49.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
50.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
51.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
52.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan, selain pengemudi dan awak kendaraan.
53.Pejalan Kaki
53.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang beijalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
54.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
55.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
56.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
57.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna j alan.
58.Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
59.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah adalah penggunaan tenaga listrik baik untuk penerangan jalan dari jaringan PLN maupun sumber Energi Listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
60.Penerangan Jalan..
60.Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan di kelurahan/desa dan jalan desa yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
61.Program Proporsional adalah besar maksimal penggunaan tenaga listrik untuk PJU dan PJL dalam suatu kawasan perumahan, kelurahan dan desa.
62.Penerangan Jalan Umum Swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU Swadaya dan/atau PJL Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, dan pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan/atau Pemerintah Daerah.
63.Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
64.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribuaian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalafl.
65.Tata Ruang ajdalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
66.Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penury ang pelabuhan.
67.Kapal adalah
67.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
68.Keselamatan dan Keamanan Pelaj'aran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
69.Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70.Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.
71.Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari gatu tempat ke tempat lain.
72.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
73.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang.
74.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
75.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Subang yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berdasarkan :

a.asas bermanfaat;
b.asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
c.asas kepentingan umum;
d.asas terpadu;
e.asas kemandirian;
f.asas berwawasan lingkungan hidup;
g.asas transparan;
h.asas akuntabel;
i.asas berkelanjutan;
j.asas partisipatif; dan
k.asas efisien dan efektif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Subang, bertujuan:

a.terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran yang selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum;
b.etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c.terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Subang.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
b.analisis mengenai.
b.analisis mengenai dampak Lalu Lintas;
c.pengendalian dan operasi;
d.perparkiran;
e.Terminal;
f.sarana dan prasarana lalulintas;
g.Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
h.pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
i.angkutan darat;
j.angkutan laut;
k.halte
1. 1.keselamatan jalan;
m.penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
n.forum lalu lintas;
o.kerjasama dan kemitraan;
p.peran serta masyarakat;
q.pengawasan dan pengendalian; dan
r.penegakan hukum.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 5

(1)Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
(2)Penanggung jawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Kepala Dinas.

Pasal 6

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 7

(1)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pengaturan;
3. c.perekayasaan;
4. d.pemberdayaan; dan
5. e.pengawasan.
(2)Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
2. b.pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
3. c.pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
4. d.pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
5. e.pemaduan berbagai moda angkutan;
6. f.pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
7. g.pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 8

(1)Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.identifikasi masalah Lalu Lintas;
2. b.inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
3. c.inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
4. d.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
5. e.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
6. f.inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
7. g.inventarisasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. h.penetapan tingkat pelayanan; dan
9. i.penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak Lalu Lintas.
(2)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a.penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu;
b.pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
c.dalam rangka.
c.dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System), Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan;
d.penerapan Intelligent Transport System sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi :
1. 1.Sistem Kendali Lalu Lintas atau Area Traffic Controll System/ A TCS;
2. 2.Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau Traffic Information Center,
3. 3.Pemberitahuan Kondisi lalulintas di jalan atau Variable Message Sign (VMS);
4. 4.Ruang Pengendali (CC Room);
5. 5.Traffic report dengan radio dan televisi; atau
6. 6.bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

Pasal 10

(1)Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Kabupaten.
(2)Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan Lalu Lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
1. a.pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
  1. 1.penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
  2. 2.penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
  3. 3.penetapan sirkulasi lalu lintas; dan
  4. 4.penetapan prioritas....
  5. 4.penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
2. b.penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan :
  1. 1.penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
  2. 2.penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu termasuk jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki;
  3. 3.penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
  4. 4.penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
  5. 5.pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas- ruas jalan tertentu;
  6. 6.pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan.
3. c.penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi lalu lintas dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta diumumkan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…