DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang dengan meneapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Tata Cara Penyertaan Modal, Dividen atas Penyertaan Modal, Laporan BUMND, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahan Umum Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kexja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun * 1 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perse roan Terbatas Subang Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas (PT) Subang Energi Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3); 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD di Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
12.Perseroan Terbatas Subang Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. Subang Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah.
13.Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi yang selanjutnya disingkat PT. Subang Energi Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD adalah:

a.untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. * T

Pasal 3

(1)Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga dialokasikan untuk biaya investasi program pemasangan sambungan Program Hibah Air Minum dan Program yang sejenis.
(2)Mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mencapai target universal yaitu akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak agar bisa segera tercapai terutama untuk masyarakat di Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
(2)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perseroda Subang Energi Abadi, Perseroda Subang Sejahtera, dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dapat berupa:

a.penyerahan berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang; dan
b.penyerahan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 7

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan BUMD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah kepada BUMD"

Pasal 8

(1)Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang memerlukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Daerah, maka luas tanah yang dijadikan dasar penyertaan modal adalah Luas hasil pengukuran tersebut.
(2)Apabila ada perbedaan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah nilai aset yang sertakan dalam Penyertaan Modal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. 1

Pasal 9

Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Subang Energi Abadi adalah sebagai berikut:
1. a.Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dari sebagian sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 8/Sukamelang Tahun 1987, seluas 13.194 m2 (tiga belas ribu seratus sembilah puluh empat meter persegi) dan bangunan Kantor Pusat Subang Energi Abadi (SEA) seluas 470 m2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Veteran (Palabuan) Komplek Perumahan Bumi Abdi Praja Blok Hegarsari Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang.
2. b.Aset Pemerintah Daerah berupa Lahan, dengan sertipikat Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 16/Cigadung, Tahun 1988 seluas 935 m2 (Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan KH Agus Salim Rukun Warga 03 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang.
(2)Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp57.756.875.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal berupa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp6.829.105.000,00 (Enam miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…