DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan meneapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Perseroan adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
11.Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu PD dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSLP d i Daerah.
12.Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusa haan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LI NGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berasaskan:

a.kesadaran umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisn is;
e.kemandirian;
f.sensitivitas;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.inisiasi;
j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
k.koordinatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol).

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP bertujuan untuk:

a.menjamin kepastian dan pelindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
b.mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.kelembagaan;
c.penghargaan;
d.partisipasi masyarakat;
e.pembinaan ;
f.pengawasan; dan
g.pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP menyusun rencana program TJSLP untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
(2)Rencana program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.
(3)Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesepakatan.

Pasal 7

(1)Program prioritas pembangunan Daerah yang dapat dibiayai melalui Dana TJSLP paling sedikit meliputi:
1. a.sosial;
2. b.lingkungan;
3. c.kesehatan;
4. d.pendidikan;
5. e.Olahraga;
6. f.peningkatan day a beli;
7. g.infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
8. h.sarana dan prasarana keagamaan; dan
9. i.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)PD bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.
(3)Dana TJSLP dapat dikelola oleh Forum pelaksana TJSLP serta berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 8

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP, meliputi:

a.Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
b.Tim Fasilitasi TJSLP menyusun rencana keijasama Program TJSLP;
c.Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau peijanjian keijasama Program TJSLP;
d.Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan; dan
e.Tim Fasilitasi TJSLP melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

(1)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan:
1. a.secara langsung oleh Perusahaan;
2. b.melalui pihak ketiga;
3. c.bermitra dengan masyarakat; dan/atau
4. d.berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi TJSLP.
(2)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas membantu perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3)Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, tenaga profesional dan perwakilan Perusahaan.
(4)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota beijumlah ganjil sesuai kebutuhan.
(5)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012