DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ay at (6);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan . Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005, Faks (0260) 411003 Subang 41215 Jawa Barat 1
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiiki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. « Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5.Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu di penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dava, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
11.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah teijadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3
12.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
13.Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Terpadu atau Multi Sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
17.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
18.Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
19.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
20.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
21.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 4
23.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
25.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
26.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
27.Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
28.Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3

(1)Bupati wajib mensyaratkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup bagi dokumen Amdal, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
(2)Bupati wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
(3)Ketentuan dalam Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 5

Pasal 4

(1)Pemrakarsa wajib membuat:
1. a.Amdal jika hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
2. b.UKL-UPL bagi segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. c.SPPL bagi semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan wajib UKL-UPL.
(2)Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. b.luas wilayah penyebaran dampak;
3. c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. d.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. e.sifat kumulatif dampak;
6. f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau
7. g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Dokumen Amdal terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL- RPL.
(4)Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. 6

Pasal 7

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan:
1. a.masyarakat yang terkena dampak;
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakakan melalui :
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua Komisi Penilai Amdal.
(5)Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 8

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-Andal.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemrakarsa.
(3)Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua komisi penilai Amdal, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA Andal.
(2)Pelaksanaan konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan KA Andal dimulai.
(3)Hasil konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal. 7

Pasal 10

(1)Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi: tunggal terpadu; atau kawasan.
(2)Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
(3)Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan keija pemerintah provinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
(4)Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki Izin Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ay at (6);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan . Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Jalan Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005, Faks (0260) 411003 Subang 41215 Jawa Barat 1
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiiki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. « Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5.Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu di penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dava, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup atau upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
11.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah teijadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3
12.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
13.Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Terpadu atau Multi Sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
17.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap Lingkungan Hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
18.Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
19.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
20.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
21.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 4
23.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
25.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
26.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
27.Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
28.Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 2

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. b.penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3

(1)Bupati wajib mensyaratkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup bagi dokumen Amdal, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
(2)Bupati wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
(3)Ketentuan dalam Rencana Tapak, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 5

Pasal 4

(1)Pemrakarsa wajib membuat:
1. a.Amdal jika hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
2. b.UKL-UPL bagi segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. c.SPPL bagi semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan wajib UKL-UPL.
(2)Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. b.luas wilayah penyebaran dampak;
3. c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. d.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. e.sifat kumulatif dampak;
6. f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau
7. g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Dokumen Amdal terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL- RPL.
(4)Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. 6

Pasal 7

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan:
1. a.masyarakat yang terkena dampak;
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakakan melalui :
1. a.pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.konsultasi publik.
(3)Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua Komisi Penilai Amdal.
(5)Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 8

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-Andal.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemrakarsa.
(3)Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(4)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua komisi penilai Amdal, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA Andal.
(2)Pelaksanaan konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan KA Andal dimulai.
(3)Hasil konsultasi publik/sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal. 7

Pasal 10

(1)Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi: tunggal terpadu; atau kawasan.
(2)Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
(3)Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan keija pemerintah provinsi, atau satuan kerja Pemerintah Daerah.
(4)Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.