DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peerintahan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan an tar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman Desa;
c.bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI SUBANG, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR 4 TAHUN2015 TENTANGDESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 PROVINS!JAWA BARAT I SALINANI

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana tealh diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), diubah se bagai beriku t :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Menetapkan: PERATURAN DAE PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN2015 TENTANGDESA Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUBANG dan BUPATISUBANG
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa beru pa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 30A

( 1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.

(2)Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
1. a.luas wilayah tidak berubah;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
3. c.sarana dan prasarana pemerin tahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
4. d.potensi ekonomi yang berkembang;
5. e.kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
6. f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 30B

( 1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

(2)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

6.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3, Bagian Ketiga, BABIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perubahan status Desa meliputi:

a.Desa menjadi kelurahan;
b.kelurahan menjadi Desa;
c.Desa adat menjadi Desa; dan
d.Desa menjadi Desa Adat.
1. 4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Peraturan Daerah ten tang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen.

(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Daerah. ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.

(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2015.
(6)Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 50

7.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
(4)Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
(5)Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
(7)Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8)Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

9.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 67 diubah, huruf g dan huruf n ayat (1) Pasal 67 dihapus, huruf g dan huruf n ayat (2) Pasal 67 dihapus, dan huruf 1 ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

( 1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditambah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(8)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proporsional untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia.
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan lain yang mendukung langsung terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 67

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
m.Berkelakuan Baik;
n.dihapus.

(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;

Pasal 84

( 1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peerintahan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan an tar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman Desa;
c.bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana tealh diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Su bang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), diubah se bagai beriku t :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Menetapkan: PERATURAN DAE PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN2015 TENTANGDESA Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUBANG dan BUPATISUBANG
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa beru pa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 30A

( 1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.

(2)Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
1. a.luas wilayah tidak berubah;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
3. c.sarana dan prasarana pemerin tahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
4. d.potensi ekonomi yang berkembang;
5. e.kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
6. f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 30B

( 1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

(2)Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.

6.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3, Bagian Ketiga, BABIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perubahan status Desa meliputi:

a.Desa menjadi kelurahan;
b.kelurahan menjadi Desa;
c.Desa adat menjadi Desa; dan
d.Desa menjadi Desa Adat.
1. 4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Peraturan Daerah ten tang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen.

(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Daerah. ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.

(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2015.
(6)Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 50

7.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
(4)Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
(5)Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
(7)Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8)Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

9.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 67 diubah, huruf g dan huruf n ayat (1) Pasal 67 dihapus, huruf g dan huruf n ayat (2) Pasal 67 dihapus, dan huruf 1 ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

( 1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditambah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(8)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proporsional untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia.
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan lain yang mendukung langsung terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 67

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan;
m.Berkelakuan Baik;
n.dihapus.

(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;

Pasal 84

( 1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal 24

Pasal 19

Pasal 5

Pasal 50

Pasal 53

Pasal 67

Pasal 84

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal 24

Pasal 19

Pasal 5

Pasal 50

Pasal 53

Pasal 67

Pasal 84

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015