DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Diatur tentang tujuan besaran; sumber dana; dividen atas penyertaan modal; laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
c.bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan bidang perekonomian di Kabupaten Subang serta berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu memberikan penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang..
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10); Dengan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksananya.
6.Perseroan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Ban ten Tbk. di Daerah.
7.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
8.Rapat..
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan.
9.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pangadilan, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
10.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12.Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. adalah :

a.mempertahankan kepemilikan saham serta agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
b.mendorong..
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten; dan
c.memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis resiko, dan analisis investasi.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 14.552.638.300,00 (Empat belas miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
(2)Selain Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan menambahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai kebutuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun berkenaan , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Peraturan....
(2)Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
(3)Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada FT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

(1)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati yang terdiri dari laporan keuangan triwulan, semester, dan laporan keuangan tahunan.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan Laporan Keuangan. ttd ttd

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 28 Januari 2022 BUPATI SUBANG, ttd RUHIMAT Diundangkan di Subang pada tanggal 28 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG , ttd ASEP NURONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : (2/13/2022) SEKRETi Salinan sesuai dengan aslinva JPALA BAG IAN HUKUM BUPATEN SUBANG, ina Tk.I (IV/b) 16 200212 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK PENJELASAN UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. hasil pengelolaan investasi yang dimaksud diharapkan dapat mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta menghasilkan keuntungan/laba yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengembalian dan keuntungan investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank BJB. Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…