DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyirnpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota meru pakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1()1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka peraturan-peraturan di daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI SUBANG, Menimbang TENTANG IZIN PENYIMPANANSEMENTARALIMBAHBAHAN BERBAHAYADAN BERACUN NOMOR 4 TAHUN 2016 Y/Jt~mti :Jk~/Zf/ PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG .; J I 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang · Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup · Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 1 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan . Beracun; 3 .. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Subang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·
6.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANANSEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan

11.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 2 tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 3 tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten Su bang Tahun 2011- 2031; r 4
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
9.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
12.Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
13.Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
14.Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
15.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ a tau penimbunan.
16.Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ a tau memasukkan Limbah dan/ a tau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
17.Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/ atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/ a tau kegiatan.
18.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19.Penyimpa-ian Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/ atau menghilangkan sifat bahaya dan/ a tau sifat racun.
21.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 5

BAB I

KETENTUANUMUM BUPATISUBANG

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

BAB II

PENYIMPANANSEMENTARALIMBAHB3 Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyimpanan Sementara Limbah B3;
(2)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(3)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(4)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Pasal 2·
  1. 25.Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan./ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  2. 22.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  3. 23.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ a tau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  4. 24.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 6

Pasal 7

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
(1)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 6

a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c.Dokumen SOP dan peralatan penanggulangan keadaan darurat Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d harus memenuhi persyaratan:

Pasal 5

(5)
(4)
(3)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 seb'.3-gaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limba~.B3, Seti~J??r~1:g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .wa_pb mem1.hk1 izm Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
1. a.wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
2. b.harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan melampirkan persyaratan izin. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
3. a.identitas pemohon;
4. b.akta pendirian badan usaha;
5. c.nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disim pan;
6. d.dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
7. e.dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;dan
8. f.dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)7 Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.alat pemadam api; dan
2. b.alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 9

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
1. a.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
2. b.memiliki penerangan dan ventilasi;
3. c.memiliki saluran drainase dan bak penampung;
4. d.Memiliki bangunan TPS LB3 yang terpisah dari area produksi;
5. e.Memiliki Lantai dengan derajat kemiringan 1 % dan
6. f.Mudah diakses kendaraan pengangkut Limbah B3.
(2)Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
1. a.kategori 1; dan
2. b.kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik urn um.
(3)Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 8

a.bangunan;
b.tangki dan/atau kontainer;
c.silo;
d.tempat tumpukan limbah (waste pile);
e.waste impoundment; dan/ atau
f.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
1. a.Limbah B3 kategori 1;
2. b.Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
3. c.Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
(3)Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/ a tau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 8
(1)Izin Penyimpanan Sementara Limbah 83 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1)Bupati setelah menerima permohonan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
1. a.permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati melalui 8LH menerbitkan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
2. b.permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati melalui 8LH menolak permohonan izin Penyimpanan Sementara Limbah 83 disertai dengan alasan penolakan.
(4)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 11

(1)Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah 83 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan, dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah 83 dan Simbol Limbah 83.
(3)Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.Nama Limbah 83;
2. b.Identitas Penghasil Limbah 83;
3. c.Tanggal dihasilkannya Limbah 83; dan
4. d.Tanggal Pengemasan Limbah 83.
(4)Pemilihan Simbol Limbah 83 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyirnpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota meru pakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1()1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka peraturan-peraturan di daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang · Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup · Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 1 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan . Beracun; 3 .. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Subang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·
6.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANANSEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan

11.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 2 tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12.Keputusan Kepala Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 3 tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten Su bang Tahun 2011- 2031; r 4
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
9.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
12.Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
13.Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
14.Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
15.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ a tau penimbunan.
16.Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ a tau memasukkan Limbah dan/ a tau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
17.Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/ atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/ a tau kegiatan.
18.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19.Penyimpa-ian Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/ atau menghilangkan sifat bahaya dan/ a tau sifat racun.
21.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 5

BAB I

KETENTUANUMUM BUPATISUBANG

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

BAB II

PENYIMPANANSEMENTARALIMBAHB3 Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyimpanan Sementara Limbah B3;
(2)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(3)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(4)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Pasal 2·
  1. 25.Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan./ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  2. 22.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  3. 23.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ a tau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  4. 24.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 6

Pasal 7

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
(1)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2)Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 6

a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c.Dokumen SOP dan peralatan penanggulangan keadaan darurat Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d harus memenuhi persyaratan:

Pasal 5

(5)
(4)
(3)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 seb'.3-gaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limba~.B3, Seti~J??r~1:g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .wa_pb mem1.hk1 izm Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
1. a.wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
2. b.harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan melampirkan persyaratan izin. Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
3. a.identitas pemohon;
4. b.akta pendirian badan usaha;
5. c.nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disim pan;
6. d.dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
7. e.dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;dan
8. f.dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)7 Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.alat pemadam api; dan
2. b.alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 9

(1)Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
1. a.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
2. b.memiliki penerangan dan ventilasi;
3. c.memiliki saluran drainase dan bak penampung;
4. d.Memiliki bangunan TPS LB3 yang terpisah dari area produksi;
5. e.Memiliki Lantai dengan derajat kemiringan 1 % dan
6. f.Mudah diakses kendaraan pengangkut Limbah B3.
(2)Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
1. a.kategori 1; dan
2. b.kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik urn um.
(3)Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 8

a.bangunan;
b.tangki dan/atau kontainer;
c.silo;
d.tempat tumpukan limbah (waste pile);
e.waste impoundment; dan/ atau
f.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
1. a.Limbah B3 kategori 1;
2. b.Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
3. c.Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
(3)Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/ a tau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 8
(1)Izin Penyimpanan Sementara Limbah 83 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1)Bupati setelah menerima permohonan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
1. a.permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati melalui 8LH menerbitkan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
2. b.permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati melalui 8LH menolak permohonan izin Penyimpanan Sementara Limbah 83 disertai dengan alasan penolakan.
(4)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 11

(1)Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah 83 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan, dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah 83 dan Simbol Limbah 83.
(3)Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.Nama Limbah 83;
2. b.Identitas Penghasil Limbah 83;
3. c.Tanggal dihasilkannya Limbah 83; dan
4. d.Tanggal Pengemasan Limbah 83.
(4)Pemilihan Simbol Limbah 83 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.