DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang SALINAN 2 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1375) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Subang;
4.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan; 4
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT BPR Subang (Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang;
8.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan;
10.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
11.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
13.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah;
14.Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak;
15.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
16.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut;
17.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih; 5
18.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
19.Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya;
20.Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya tercantum di lembar saham dan akan tercatat di perusahaan penerbit saham;

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang menjadi PT BPR Subang adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah dalam menggerakkan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
b.meningkatkan daya saing Perseroan;
c.meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
d.meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah;
e.mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
f.menggerakan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

(1). Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang diubah menjadi PT BPR Subang.
(2). Proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

LOGO DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 5

(1).
(2)Logo PT BPR Subang adalah berbentuk buah nanas yang merupakan simbol ciri khas dari daerah Kabupaten Subang. Nama Perseroan yaitu PT. BPR Subang (Perseroda)
(3). Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4). Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

(1). Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Nama panggilan (called name) Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
(3). Nama panggilan (called name) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)Tempat dan kedudukan atau Kantor Pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah di Kabupaten Subang.
(2)Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1). Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan Daerah (Perseroda).
(2). Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VI

NERACA

Pasal 9

(1). Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 10

(1). Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2). Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 11

(1)Bidang kegiatan usaha PT BPR Subang, meliputi :
1. a.penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
2. b.pemberian pinjaman atau kredit, dimana dalam memberikan kredit tersebut sudah termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah;
3. c.usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Subang dapat bekerjasama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
(3)Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 8 diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(5)Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT BPR Subang memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Dalam hal PT BPR Subang mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Subang dapat menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya. PT BPR Subang membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PT BPR Subang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Subang menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang SALINAN 2 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1375) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Subang;
4.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan; 4
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT BPR Subang (Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang;
8.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan;
10.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
11.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
13.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah;
14.Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak;
15.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
16.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut;
17.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih; 5
18.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
19.Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya;
20.Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya tercantum di lembar saham dan akan tercatat di perusahaan penerbit saham;

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
b.meningkatkan daya saing Perseroan;
c.meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
d.meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah;
e.mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
f.menggerakan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

(1). Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang diubah menjadi PT BPR Subang.
(2). Proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

LOGO DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 5

(1).
(2)Logo PT BPR Subang adalah berbentuk buah nanas yang merupakan simbol ciri khas dari daerah Kabupaten Subang. Nama Perseroan yaitu PT. BPR Subang (Perseroda)
(3). Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4). Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

(1). Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Nama panggilan (called name) Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
(3). Nama panggilan (called name) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)Tempat dan kedudukan atau Kantor Pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah di Kabupaten Subang.
(2)Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1). Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan Daerah (Perseroda).
(2). Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VI

NERACA

Pasal 9

(1). Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 10

(1). Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2). Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 11

(1)Bidang kegiatan usaha PT BPR Subang, meliputi :
1. a.penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
2. b.pemberian pinjaman atau kredit, dimana dalam memberikan kredit tersebut sudah termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah;
3. c.usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Subang dapat bekerjasama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
(3)Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 8 diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(5)Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT BPR Subang memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Dalam hal PT BPR Subang mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Subang dapat menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya. PT BPR Subang membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PT BPR Subang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BPR Subang menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.