DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat

(3)dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018- 2023;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Su bang Tahun 2018-2023. BUPATI SUBANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENSUBANG TAHUN 2018-2023 TENTANG BUPATI SUBANG PROVINSI JA WA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR : 4 TAHUN 2019 I SALINAN I 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tdent~g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tenang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
19. 1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
20. 2.Bupati adalah Bupati Subang;
21. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG Dan BUPATISUBANG Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 - 2025;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 - 2031. 5 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Subang yang dipimpin oleh camat;
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
9.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif;
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Kepala Daerah;
11.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 ( satu) tahun;
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
16.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
17.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya;
18.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
20.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-surnber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional;
21.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat;
22.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;
23.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
24.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
25.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
26.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
27.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapa1sasaran;
28.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 6 7 Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

a.penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD; dan Pasal 3 ( 1) RPJMD diselenggarakan berazaskan demokrasi dengan prinsip- prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 2

29.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
30.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
31.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah;
33.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program;
34.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah;
35.Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 8 ( 1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui Penyusunan RKPD setiap Tahunnya

(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup RPJMD meliputi:
1. a.Visi dan Misi Bupati;
2. b.Tujuan, Sasaran dan Strategi;
3. c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
4. d.Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan Sistematika se bagai beriku t :
(3)Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan BAB IX Penutup.

Pasal 3

d.pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9

(1)Evaluasi rencana terhadap program hasil prioritas RPJMD mencakup indikasi yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
1. a.realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;
2. b.realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.

BAB III

RUANG LINGKUP,SISTEMATIKADAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
1. a.Program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
2. b.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 5

(1)Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
1. a.Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2005- 2025;
2. b.Program prioritas nasional dalam RKP;
3. c.Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
(2)RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2024 - 2028 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan se bagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
(4)Dokumen perencanaan pembangunan daerah masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023. 10 Pasal 9
(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
2. b.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perubahan RPJMD diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 8

(4)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasi RKPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 4 LEMBARANDAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT (4/93/2019) Drs. H. AMINUDIN, M.Si Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19680603 199303 1 002 ttd Diundangkan di Subang Pada tanggal : 17 Juni 201S; Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, H. RUHIMAT ttd BUPATI SUBANG, Ditetapkan di Subang pada tanggal 17 Juni 2019 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Subang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

BAB VI

PERUBAHANRPJMD

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP ttd ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat

(3)dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018- 2023;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Su bang Tahun 2018-2023. BUPATI SUBANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENSUBANG TAHUN 2018-2023 TENTANG BUPATI SUBANG PROVINSI JA WA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR : 4 TAHUN 2019 I SALINAN I 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tdent~g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tenang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
19. 1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
20. 2.Bupati adalah Bupati Subang;
21. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

Pasal 1

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 - 2025;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 - 2031. 5 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Subang yang dipimpin oleh camat;
7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
9.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif;
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Kepala Daerah;
11.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 ( satu) tahun;
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
16.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
17.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya;
18.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
20.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-surnber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional;
21.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat;
22.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;
23.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
24.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
25.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
26.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
27.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapa1sasaran;
28.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 6 7 Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

a.penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD; dan Pasal 3 ( 1) RPJMD diselenggarakan berazaskan demokrasi dengan prinsip- prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 2

29.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
30.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
31.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah;
33.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program;
34.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah;
35.Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 8 ( 1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui Penyusunan RKPD setiap Tahunnya

(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup RPJMD meliputi:
1. a.Visi dan Misi Bupati;
2. b.Tujuan, Sasaran dan Strategi;
3. c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
4. d.Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan Sistematika se bagai beriku t :
(3)Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan BAB IX Penutup.

Pasal 3

d.pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9

(1)Evaluasi rencana terhadap program hasil prioritas RPJMD mencakup indikasi yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
1. a.realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;
2. b.realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.

BAB III

RUANG LINGKUP,SISTEMATIKADAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
1. a.Program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
2. b.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 5

(1)Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
1. a.Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2005- 2025;
2. b.Program prioritas nasional dalam RKP;
3. c.Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
(2)RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2024 - 2028 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan se bagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
(4)Dokumen perencanaan pembangunan daerah masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023. 10 Pasal 9
(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
2. b.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perubahan RPJMD diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 8

(4)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasi RKPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 4 LEMBARANDAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR: NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT (4/93/2019) Drs. H. AMINUDIN, M.Si Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19680603 199303 1 002 ttd Diundangkan di Subang Pada tanggal : 17 Juni 201S; Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, H. RUHIMAT ttd BUPATI SUBANG, Ditetapkan di Subang pada tanggal 17 Juni 2019 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Subang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

BAB VI