DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 328

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyusunan produk hukum daerah dengan penetaoan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tetang asas dan ruang lingkup, bentuk dan jenis produk hukum daerah, materi muatan produk hukum daerah, pembentukan peraturan daerah, pembentukan peraturan bupati, pembentukan peraturan DPRD, pembentukan keputusan bupati, pembentukan keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD, teknik penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, teknik penyusunan produk hukum daerah berupa penetapan, teknik penyusunan produk hukum daerah yang mencabut produk hukum daerah lain, teknik penyusunan produk hukum daerah yang merubah produk hukum daerah lain, keputusan kepala perangkat daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati, penggunaan kertas, penulisan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, format produk hukum daerah, partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya masih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan yang bersifat khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG,

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Bupati adalah Bupati Subang
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
7.Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang- undangan.
8.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang- undangan.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Subang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang.
11.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Subang.
12.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
14.Program Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
18.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintahan.
19.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintahan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Perda.
21.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda atau perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
24.Autentikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
25.Nomor register, yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26.Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut SIMDOKUM adalah aplikasi berbasis website sebagai sarana untuk pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah secara online.
27.Hari adalah hari kerja.

BAB II

…

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
(2)Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang, yang pelanggaran atasnya dapat berakibat produk hukum tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.
(3)Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
(4)Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
(5)Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(6)Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
(7)Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk dan jenis produk hukum daerah;
b.materi muatan produk hukum daerah;
c.pembentukan peraturan daerah;
d.pembentukan peraturan bupati;
e.pembentukan peraturan DPRD;
f.pembentukan keputusan bupati;
g.pembentukan keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD;
h.teknik penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan;
i.teknik penyusunan produk hukum daerah berupa penetapan;
j.teknik penyusunan produk hukum daerah yang mencabut produk hukum daerah lain;
k.teknik penyusunan produk hukum daerah yang merubah produk hukum daerah lain;
l.keputusan kepala perangkat daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati;
m.penggunaan kertas, penulisan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas;
n.format produk hukum daerah; dan
o.partisipasi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 6

(1)Jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Perda;
2. b.Peraturan Bupati; dan
3. c.Peraturan DPRD.
(2)Jenis produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.keputusan Bupati;
2. b.keputusan DPRD;
3. c.keputusan pimpinan DPRD; dan
4. d.keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 7

(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersifat pengaturan yang disetujui Bersama antara DPRD dengan Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
(3)Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
(5)Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
(6)Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
(7)Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pasal 8

(1)Materi Muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewenangan Daerah;
(3)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perda dapat memuat ketentuan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Materi muatan Perda dapat memuat ancaman pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
(6)Materi Muatan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula dan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati memuat materi muatan:

a.petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.petunjuk pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
c.pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi kepala daerah/bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Peraturan DPRD terdiri atas:
1. a.peraturan DPRD tentang tata tertib;
2. b.peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
3. c.peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
(2)Peraturan DPRD memuat materi muatan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks328PDFHirarki

Memuat teks peraturan…