DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, asas, fungsi, maksud dan tujuan dan ruang lingkup, hak, kewajiban dan kewenangan, pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, tenaga Perpustakaan, sarana dan prasarana, pendanaan, koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, peran serta masyarakat dan badan pembudayaan gemar membaca, larangan, penghargaan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851; - 2

3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang. 2. 3. 4. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Subang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. - 3
6.Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
10.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. Perpustakaan yaitu masyarakat atau fasilitas layanan 1 1 . Pemustaka adalah Pengguna perseorangan, kelompok orang, Lembaga yang memanfaatkan Perpusatakaan.
12.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan yang bagi pemustaka di lembaga masyarakat, rumah ibadah, atau Perpustakaan Khusus adalah diperuntukkan secara terbatas lingkungan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan, organisasi lain.
14.Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan disekolah/madrasah.
15.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna. 13. - 4
16.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. 1 7. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
18.Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
19.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
20.Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 2 1 . Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
22.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
24.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar.
25.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling sedikit 50 (lima puluh) judul bahan Pustaka.
26.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Masyarakat adalah setiap orang, atau kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
28.Dinas Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.

BAB II

ASAS, FUNGSI, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran ; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan dan pengembangan budaya bangsa. - 6

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, memenuhi hak masyarakat dan memenuhi kebutuhan informasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
b.mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis; dan
c.memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.hak dan kewajiban masyarakat;
b.kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah;
c.pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
d.pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
e.tenaga perpustakaan;
f.sarana dan prasarana;
g.pendanaan;
h.koleksi perpustakaan;
i.promosi perpustakaan;
j.pembinaan dan pengawasan, kerjasama, kemitaraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha;
k.pembudayaan gemar membaca; I. larangan;
m.penghargaan. - 7

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 7

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan dan literasi; menyelenggarakanc. mendirikan dan/atau perpustakaan;dan
3. d.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat bertempat tinggal di wilayah yang sulit terjangkau sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban: koleksikelestarianmemeliharaa. menjaga dan perpustakaan;

b.menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitasi layanan Perpustakaan dilingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan. - 8

Pasal 9

Setiap penerbit dan/atau penulis yang berada di daerah yang menghasilkan karya cetak dan/ atau karya rekam dapat menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) eksemplar setiap basil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

pengembangandan Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan menfaatkan perpustakaan.
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan Daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g.menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
i.mengembangkan koleksi muatan lokal pada perpustakaan Daerah sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang daerah dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan - 9
5. e.membina Kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…