DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kebijakan operasional pendidikan daerah, pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian pendidikan, peran serta masyarakat, kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dasar;
c.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Subang yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang, tidak sesuai lagi dengan pekembangan hukum, khususnya pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah provinsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Subang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Subang.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11.Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan
12.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15.Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
16.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
21.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25.Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
26.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
29.Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
31.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32.Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional
33.Akreditasi Sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
34.Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
35.Muatan lokal adalah kurikulum yang dimasukan kedalam

Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
b.mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan operasional Pendidikan Dasar;
b.Pengelolaan Pendidikan;
c.Penyelenggaraan pendidikan;
d.Pendirian Satuan pendidikan;
e.Sarana Prasarana;
f.Peserta Didik;
g.Pendidik dan tenaga pendidikan;
h.Penilaian pendidikan; dan
i.Pendanaan pendidikan.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Kebijakan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
1. a.rencana strategis pendidikan di Daerah;
2. b.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
3. c.rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.
(4)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
3. c.satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
4. d.dewan pendidikan di Daerah;
5. e.komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
6. f.peserta didik di Daerah;
7. g.orang tua/wali peserta didik di Daerah;
8. h.pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
9. i.masyarakat di Daerah; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan pendidikan;
2. b.standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. c.peningkatan partisipasi pendidikan;
4. d.pemantauan dan evaluasi;
5. e.penjaminan mutu; dan
6. f.sistem informasi pendidikan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
(2)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan strategis; dan
2. b.perencanaan interaktif.

Pasal 8

(1)Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.
(4)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
1. a.data statistik pendidikan;
2. b.statistik penduduk;
3. c.kondisi ekonomi;
4. d.kondisi kesehatan;
5. e.kondisi infrastruktur;
6. f.lingkungan sosial dan alam;
7. g.data lain yang terkait; dan
8. h.proyeksi lima tahunan.

Pasal 9

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:

a.manajemen sumber daya manusia;
b.manajemen sarana prasarana;
c.manajemen pembiayaan; dan
d.manajemen dokumentasi.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…