DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadagan; besaran dan rincian alokasi dana cadangan; sumber dana cadangan; penganggaran dan penggunaan; penatausahaan dana cadangan; pelaporan; pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
c.bahwa.... It
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.... Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 TnVÿn-n OHO 1 fonf or* rr Tÿono Porlonrron T T r-> -f 111ÿ- Don-nlilÿo-n lUXXUlX X CÿXXLUXXÿJ-/U.XXU. vuucuxÿuxx V XXCU.XV x vxxxxxxxxuxx Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah QnV*onrr ToViiim OH 1 C-\ 1\T r\ rrt r> f~7\ XVUU L/U-XXÿ XCUXUXX W X W X 1 UXXXV7X I f ? sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten QnKnr* rr TOHO 1 l\Tnmr*r 1 \ . vju.kycu.xgj xuxxuxx x x i uxxxwx x. j , Dengan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

T ~" \olo-rv-i Dorrifnron r\ooroVi ttm T7onrr rror> . l-S X VXUtUX Uil l-'UVX UXX XXXX J OCXXgj UlliiUiVOUU UV/XXÿUXX .

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Wakil Bupati..
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.

o.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. 7.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil 11 -p-N n li cooo-ro 1 n -n rroi m rr rln-n ÿomnWofic ov/vcuu icuigo uixg u.u.ii uv/iii.uxvxauo,
2. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 9.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan oofo-po HooroVi tto n rr rl i V\oKo n Iro n rlolom OCA.XCA.XXCA i-'U.ÿXUXX j tuxg tXU.CV.XV UXk/V/k/UXXXlUXX uu.xu.xxx l(satu) tahun anggaran.
4. 10.Rekening Kasa Umum Daerah Kabupaten Subang adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank 13 TO X_-»W X/,
5. 11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. 12.Bendahara
7. 12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Dana Cadangan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang akan digunakan pada Tahun Anggaran Tahun 2024, meliputi tahapan :
1. a.persiapan; dan
2. b.pelaksanaan.
(2)Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. T3AT3 TTT ±-H. li-» XXX BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah).
(2)Besaran....
(2)Besaran Dana Cadangan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Taliun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan pada Tahun Anggaran 2023.
(3)Kekurangan pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 akan dipenuhi dalam anggaran tahun berkenaan. SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Kabupaten, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah Kabupaten, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Pengisian Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan Dana Cadangan.
(2)Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungj awaban APBD. Pasal 6.

Pasal 6

(1)Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemindahbukuan ke dalam rekening Kas T Tmnm nooroV* UiilUlii JL/Uÿ/XCUi.
(2)Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD. Homo VionTT.n rlirmnnl/on coci i m rlonrron j JL-/CCAXC*. ÿa.u.cu.iguj.1 xxccxxj-ol u.xgu.xxu.x\.u.xx ov/Owca kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
(5)Pemindahbukuan...
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.
(6)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan DDT/F\ o o ci 1 «~i -i 1/-o+or»'fnr»t-» noro fiTro-n x x xixv ov/ouax xivtv/xxcucux j-'V/iai.uxaxx p»u-x uxxu.uxig, undangan.
(7)Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke Kas Umum Daerah Pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang ÿiV>ir»T ro i /A /-*.»-* f~% C ~* r-t r\ -y\ r-» ontno rlot-irfon vAXk-zxctjr ccx uaxx uaxxa n-ÿccvÿccxxÿccxx vÿtxjÿ/vÿx xct.xv*ÿ4.xvct.xx ocajlxxci. vavÿxxÿccxx penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
(2)Format.
(2)Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat :
1. a.jumlah pengisian;
2. b.jumlah yang telah digunakan;
3. c.sisa saldo Dana Cadangan;
4. d.jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
5. e.penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai /ÿonrro'n olrlnirfOMrfrfOTOt-t UV/iiÿCUi CUVili-i LCUiUii CClXggCCl. (Alit

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengavvas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ll (l) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan ttdttd ttdttd

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019