DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendirian, Penyelenggaraan, Koordinasi dan Komunikasi, Tim Fasilitasi, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Monitoring dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan;
b.bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pem * berdayaan masyarakat, pesantren perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen masyarakat di Kabupaten Subang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); r
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.

2.Bupati adalah Bupati Subang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta}alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yangrnenjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi. 9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.pendirian;
b.penyelenggaraan;
c.koordinasi dan komunikasi;
d.tim fasilitasi;
e.penghargaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pembiayaan;
h.monitoring dan pengawasan;

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musalla atau langgar; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(1)Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau masyarakat.
(2)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)waji*b:
1. a.berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
3. c.memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau lurah sesuai dengan domisili pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 5

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus beragama Islam. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1):
1. a.berbentuk badan hukum yayasan;
2. b.didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
3. c.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
4. a.berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
(1)
(2)
(3)
1. b.bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam. Pendaftaran Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a}rat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil ' alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kiai dapat dibantu oleh:

Pasal 8

a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
b.pengelola Pesantren.

(4)Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.
(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercatat dalam administrasi Pesantren.
(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim di Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
(3)Lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah:
1. a.dalam Pesantren; dan
2. b.terdekat dengan Pesantren.
(4)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(5)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
(2)Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
(3)Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek day a tampung, kebersinan, keamanan dan kenyamanan.
(4)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memfasilitasi masjid atau musalla atau langgar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf c dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
(2)Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
(3)Pesantren dapat mengembangkan metode pembelajaran lain berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter Pesantren, serta metode pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi.
(4)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.muhafaszah;
2. b.muhadharah;

Pasal 12

c.munazharah;
d.mudzakarah; dan
e.bahtsul masail.

Pasal 13

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(2)Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
(3)Pesantren menyelenggarakan pendidikan fungsi formal dan/atau non-formal.
(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil ' alamin.
(2)Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
(3)Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk keija sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
(4)Ketentuan lebih ianjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bagian Ketiga Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…