DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Yang mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Tarif, Kegiatan Yang Dikenakan Tarif, Komponen Tarif, Pola Perhitungan Tarif, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
23.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
24.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : TARIF PELAYANAN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
6.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
9.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah sakit.
10.Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, para medis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Institusi rawat Jalan (Poliklinik).
11.Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, para medis dan/atau non medis yang menangani kasus- kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
12.Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, para medis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
13.Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal, melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
14.Pelayanan HCU, NICU, PICU, dan/atau ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang HCU, NICU, PICU dan/ atau ICU.
15.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang memberikan kontribusi untuk berjalannya proses pelayanan medis.
16.Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan Penunjang medis untuk pemeriksaan Laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain dalam upaya menegakkan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan.
17.Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan atau konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi, kuretase dan/ atau aspirasi untuk tindakan pengobatan atau penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
18.Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan sinar X (sinar pengion) dan Gelombang Ultra Sonografi dalam rangka menegakkan diagnosa oleh klinisi.
19.Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakkan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
20.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik atau protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
21.Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, bidan dan/ atau petugas non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
22.Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, bidan dan/ atau petugas non medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
23.Pelayanan Recovery Room adalah Pelayanan Medis untuk membantu pemulihan Pasien Port Operasi Minimal 6 (enam) Jam dirawat diruangan tersebut.
24.Staf Medis Fungsional yang selanjutnya di singkat SMF adalah kelompok dokter yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.
25.Kunjungan Baru adalah kunjungan pertama untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
26.Kunjungan lama adalah kunjungan kedua dan seterusnya untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
27.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa alat kesehatan atau medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
28.Layanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membawa surat rujukan dan dilakukan oleh tenaga medis pada tempat dengan fasilitas lebih lengkap.
29.Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik.
30.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal .
31.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
33.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
34.Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
35.Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
36.Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD.
37.Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan Unit Penunjang medis lainnya.
38.Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional medis, keperawatan dan penunjang medis dan non medis.
39.Perawatan Jenazah adalah kegiatan pemulasaran jenazah yang dilakukan oleh petugas di ruangan Instalasi Kamar Jenazah untuk kepentingan pemakaman.
40.Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk kepentingan hukum.
41.Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
42.Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi.
43.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
44.Kelas Perawatan adalah Klasifikasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
45.Jasa penunjang non medis adalah jasa yang dilaksanakan oleh tenaga selain tenaga medis dan paramedis dalam menunjang pelayanan kepada pasien di rumah sakit.
46.Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Gakin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan/ atau pendidikan.
47.Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter kepada pasien yang dirawat.

Pasal 2

Pola tarif BLUD RSUD dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sukabumi dalam menyusun besaran tarif pada masing-masing RSUD.

Pasal 3

Pengaturan pola tarif BLUD RSUD meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLUD RSUD.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1)Semua kegiatan pelayanan di BLUD RSUD dikenakan tarif layanan.
(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLUD RSUD.
(3)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
(4)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 6

(1)Kelas Perawatan di BLUD RSUD terdiri atas kelas III (tiga) dan Non Kelas III (tiga).
(2)Kelas Perawatan non Kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas Utama (VIP), Kelas I (satu) dan Kelas II (dua).
(3)Pimpinan BLUD RSUD menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
(5)Dalam hal pasien kelas III melebihi kapasitas ruangan yang tersedia di BLUD RSUD, pasien dapat dimasukan ke ruang transit/rumah singgah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pasien di ruang transit/rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD.

Pasal 7

(1)Pimpinan BLUD RSUD berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan sebagian atau seluruh tarif layanan diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

(1)Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
(3)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi dan kamar tindakan lainnya.
(4)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
(5)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(6)Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.

Pasal 9

(1)Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) meliputi :
1. a.pemeriksaan dan konsultasi;
2. b.visite dan konsultasi;
3. c.tindakan medis operatif;
4. d.tindakan medis non operatif; dan
5. e.persalinan.
(2)Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(3)Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
(4)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi:
1. a.tindakan medis operatif kecil;
2. b.tindakan medis operatif sedang;
3. c.tindakan medis operatif besar; dan
4. d.tindakan medis operatif khusus.
(5)Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
1. a.tindakan sederhana kecil khusus;
2. b.sederhana khusus I;
3. c.sederhana khusus II;
4. d.sederhana I;
5. e.sederhana II.
(6)Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 10

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
(2)Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan laboratorium;
2. b.pelayanan radiodiagnostik;
3. c.pelayanan diagnostik elektromedis;
4. d.pelayanan diagnostik khusus;
5. e.pelayanan rehabilitasi medis;
6. f.pelayanan darah;
7. g.pelayanan farmasi;
8. h.pelayanan gizi;
9. i.pelayanan laundry dan sterilisasi;
10. j.pemulasaraan jenazah; dan
11. k.pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 11

(1)Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pemeriksaan patologi klinik;
2. b.pemeriksaan patologi anatomi; dan
3. c.pemeriksaan mikrobiologi klinik.
(2)Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.pelayanan rehabilitasi medis;
2. b.pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
3. c.pelayanan ortotik/prostetik.
(3)Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
1. a.pelayanan farmasi klinis; dan
2. b.pelayanan farmasi non klinis.
(4)Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf j terdiri atas:
1. a.perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
2. b.konservasi jenazah;
3. c.bedah mayat; dan
4. d.pelayanan lainnya.
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…