DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi Yang Meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
12.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Divisi Penyiaran adalah Divisi Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
9.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12.Penyiaran televisi adalah media komunikasi dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program siaran yang berkelanjutan.
13.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat indepeden, netral dan tidak komersial.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh dan/atau sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
b.pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal; dan
c.pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi; dan
3. c.Stasiun Penyiaran.
(2)Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 5

Pasal 7

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
(3)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah daerah dijabat oleh unsur OPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
(4)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat adalah masyarakat yang berkompeten dalam bidang penyiaran.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
e.mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama kepada Bupati;
f.menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi; dan
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
(2)Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 11

(1)Dewan Direksi mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. b.memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
3. c.menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga penyiaran publik lokal;
4. d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
6. f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
8. h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah daerah maupun di luar wilayah daerah.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
2. b.posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
4. d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…