DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Wewenang Pengujian, Retribusi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sukabumi.
6.Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
7.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
8.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
9.Baku Mutu Air Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
10.Sampel adalah bagian kecil yang mewakili objek pengujian laboratorium.
11.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan di Laboratorium Lingkungan.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini yaitu untuk:

a.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
b.memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat dalam kesehatan lingkungan.

Pasal 3

(1)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas Lingkungan, wajib dilakukan pemeriksaan kualitas Lingkungan.
(2)Pemeriksaan kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II

WEWENANG PENGUJIAN

Pasal 4

(1)Bupati berwenang melakukan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memanfaatkan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan.
(2)Untuk memperoleh data dan informasi tentang kualitas lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian terhadap sampel.
(3)UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), meliputi:
1. a.pengujian parameter kualitas air;
2. b.pengujian parameter kualitas udara;
3. c.pengujian parameter kualitas tanah;dan
4. d.Pengujian parameter tingkat kebisingan dan getaran.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan baku mutu dan metode pengujian sesuai standard berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan dipungut Retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan/ memakai Laboratorium Lingkungan.
(2)Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium Lingkungan untuk pemeriksaan kualitas lingkungan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Laboratorium Lingkungan yang dilaksanakan untuk kebutuhan sosial, tempat ibadah dan data pengujian Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
(4)Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan.

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

Pasal 10

(1)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan.
(2)Pemeriksaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis, jumlah sampel dan parameter pengujian.

Pasal 11

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada komponen sebagai berikut:

a.biaya bahan baku pengujian;
b.biaya pemeliharaan peralatan;
c.jasa pengujian;
d.biaya akreditasi, kalibrasi dan uji profisiensi;dan
e.keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…