DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Landasan Dan Asas, Ruang Lingkup, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Larangan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Kooridnasi Strategis Lintas Sektor, Evaluasi, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
c.bahwa upaya menjawab tantangan zaman diperlukan pengarusutamaan pemajuan kebudayaan daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah Kabupaten Sukabumi;
d.bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

9.Peraturan … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
4.Kebudayaan …
9.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
21.Sumber …
4.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5.Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan Sunda yang hidup, mengakar, dan berkembang di Kabupaten Sukabumi.
6.Pemajuan Kebudayan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban Indonesia dan dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
7.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
13.Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan menyelamatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
14.Pengelolaan adalah upaya pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
15.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmaterial.
16.Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
17.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan- permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
18.Dewan Kebudayaan adalah lembaga independen mitra kerja pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah.
19.Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses kegiatan kebudayaan secara resmi.
20.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.

a.Objek …
1. 21.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
2. 22.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
3. 23.Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
4. 24.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
5. 25.Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
6. 26.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetepan.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan;

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

j.memasukan …
a.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.pelindungan;
d.pengembangan;
e.pemanfaatan;
f.pembinaan;
g.larangan;
h.penghargaan;
i.peran serta masyarakat;
j.koordinasi strategis lintas sektor;
k.pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
l.pembiayaan; dan
m.ketentuan pidana

BAB IV

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari:

a.manuskrip;
b.tradisi lisan;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat;
j.olahraga tradisional;
k.cagar budaya.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
b.melestarikan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan di masyarakat dan lembaga pemerintah;
c.menjamin kebebasan berekspresi;
d.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
e.memelihara kebhinekaan;
f.menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
h.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
i.mengintegrasikan pemajuan kebudayaan daerah ke dalam materi pelajaran pada satuan pendidikan;

Pasal 10

…

j.memasukan objek pemajuan kebudayaan daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan;
k.menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
l.membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasi tentang pemajuan kebudayaan daerah;
b.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
c.merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;

Pasal 8

(1)Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah harus memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di daerah.
(3)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

PELINDUNGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika masyarakat dan/atau badan;
(2)Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(3)Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.Inventarisasi;
2. b.Pengamanan;
3. c.Pemeliharaan;
4. d.Penyelamatan;dan
5. e.Publikasi BAB VII …

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…