DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kemitraan usaha perkebunandengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, dan lingkup pengaturan; pementukan tim fasilitasi kemitraan usaha perkebunan; sosialisasi; inventarisasi dan identifikasi lahan perkebunan; fasilitasi pembentukan kelompok tani dan rencana usaha kemitraan; perjanjian kemitraan usaha perkebunan; pemberdayaan kelompok tani pelaku kemitraan usaha perkebunan; sanksi administrasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perkebunan merupakan sektor yang dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, serta perekat persatuan masyarakat Kabupaten Sukabumi sehingga menjadi sektor penting dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan;
c.bahwa banyak Perkebunan yang belum diusahakan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, baik dilakukan sendiri oleh Perusahaan Perkebunan maupun melalui kemitraan dengan masyarakat sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Usaha Perkebunan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
9.Peraturan…
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
10.Kelompok…
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);
10.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kemitraan Dalam Lahan Perkebunan Besar (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan. dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7.Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
8.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9.Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Pasal 5…
10.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11.Kemitraan adalah hubungan kerjasama dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Kemitraan usaha Perkebunan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kebermanfaatan;
b.kepastian;
c.keberlanjutan;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.kearifan lokal; dan
i.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Kemitraan usaha Perkebunan bertujuan untuk:

a.menumbuhkan dan mengembangkan usaha Perkebunan dalam rangka membangun perekonomian daerah kabupaten yang berkelanjutan;
b.meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Perkebunan melalui kegiatan Perkebunan;
c.menciptakan struktur produksi Perkebunan yang berkeadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
d.meningkatkan efektivitas dan produktivitas lahan Perkebunan secara berkelanjutan;
e.meminimalisir konflik penguasaan lahan Perkebunan antara perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kemitraan Usaha Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pembentukan tim fasilitasi kemitraan
b.sosialisasi kemitraan usaha Perkebunan
c.inventarisasi dan identifikasi lahan Perkebunan
d.fasilitasi pembentukan Kelompok Tani calon pelaku kemitraan usaha Perkebunan
e.perjanjian kemitraan usaha Perkebunan
f.pemberdayaan Kelompok Tani pelaku kemitraan usaha Perkebunan
g.sanksi administrasi
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan
i.pendanaan b.melaksanakan…

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan Perkebunan yang memiliki usaha Perkebunan di daerah kabupaten wajib melakukan kemitraan usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar di lahan milik perusahaan Perkebunan.
(2)Perusahaan Perkebunan yang wajib melakukan kemitraan usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perkebunan Besar Negara dan Perusahaan Besar Swasta yang belum melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat pada saat pemberian hak guna usaha pertama kali, atau pada saat perpanjangan hak guna usaha, atau pembaruan hak guna usaha.
(3)Jenis kegiatan kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan jenis usaha dan perizinan usaha yang dimiliki perusahaan Perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:

a.perkebunan sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
b.perkebunan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW;
c.perkebunan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (force majeure) berupa peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
d.lahan perkebunan sudah ditetapkan menjadi Tanah Terlantar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

Bupati menyelenggarakan kemitraan usaha Perkebunan antara Kelompok Tani dengan perusahan Perkebunan yang memiliki usaha Perkebunan di daerah kabupaten.

Pasal 8

(1)Penyelengggaraan kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan.
(2)Dalam menyelenggarakan kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk Tim Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan.
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi kemitraan usaha Perkebunan BAB V…
2. b.melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan Perkebunan;
3. c.melakukan komunikasi dan koordinasi kepada perusahaan Perkebunan, kecamatan dan pemerintah desa;
4. d.memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani calon pelaku kemitraan usaha Perkebunan;
5. e.memverifikasi dan menyetujui rencana usaha Kelompok Tani calon pelaku kemitraan usaha Perkebunan;
6. f.memfasilitasi terjadinya perjanjian kemitraan usaha Perkebunan antara perusahaan Perkebunan dengan Kelompok Tani.
(4)Susunan Tim Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Tata Ruang
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Pemberdayaan Desa
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kerjasama
(5)Susunan Tim Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan unsur akademisi, badan usaha milik daerah, Swasta, dan organisasi Kemasyarakatan yang berpengalaman dan ahli di bidang perkebunan sesuai dengan kebutuhan.
(6)Tim Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

Sosialisasi kemitraan usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertujuan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, tata cara, dan tahapan Kemitraan Usaha Perkebunan kepada perusahaan Perkebunan, masyarakat sekitar Perkebunan, dan pihak berkepentingan lainnya.

Pasal 10

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kemitraan Usaha Perkebunan di tingkat desa atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.

(2)Fasilitasi…

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…