DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 94 Pasal, 18 Bab yaitu Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pembetulan Dan Pembatalan Dokumen Kependudukan, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan, Penyimpanan Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk, Tempat Perekaman Data Kependudukan, Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat wilayah dan/atau di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan tugas pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. 3
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
12.Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 4
24.Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
25.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
26.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
27.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
28.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

(1)Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. a.dokumen kependudukan;
2. b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
5. e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
6. f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
(2)Penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen di daerah berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap Penduduk di Daerah wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5

BAB III

PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, meliputi:

a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
c.mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
f.menugaskan desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.menyajikan data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
h.melaksanakan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

(1)Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi Kependudukan di Daerah, wajib:
1. a.mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 6

(1)Instansi Pelaksana dalam melaksanakan kewajiban administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berwenang:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan:
3. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2)Kewenangan memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk dan memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana berwenang mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

(1)Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah berkedudukan pada Instansi Pelaksana dan dapat ditunjuk pada UPT Instansi Pelaksana.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Instansi Pelaksana;
2. b.Kepala UPT Instansi Pelaksana; dan
3. c.Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana.
(3)Kepala Instansi Pelaksana dan Kepala UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, secara otomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan.
(4)Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 8

(1)Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan dengan menggunakan SIAK. 7
(2)SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di Instansi Pelaksana dan tersambung ke UPT Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.
(3)Pengelola SIAK pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.kepala pusat data;
2. b.manager keamanan;
3. c.supervisor aplikasi SIAK;
4. d.sistem analis;
5. e.programmer;
6. f.administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
7. g.administrator perangkat keras;
8. h.administrator jaringan;
9. i.operator; dan
10. j.teknisi.
(4)Pengelola SIAK pada UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.operator aplikasi SIAK; dan
2. b.operator database kependudukan.

Pasal 9

Kepala pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, harus memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Manajer keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi standar kualifikasi diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV yang mempunyai tugas di bidang Pengelolaan keamanan lingkungan kantor.

Pasal 11

Supervisor Aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

a.Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Eselon IV;
b.memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan;
c.memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK data warehouse;
d.memiliki pengetahuan di bidang Aplikasi SIAK untuk layanan berbasis SOA.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…