DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Telah Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa … BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Sukabumi, perlu dukungan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga dilakukan penyesuaian;
1. 5.Undang …
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pasal I …
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 177);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 50). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
9.Penduduk … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 50), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
7.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana;
8.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
17.Peristiwa …
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
10.Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial;
12.Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
25.Kutipan …
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
21.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24.Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
32.Pelayanan …
25.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
26.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
27.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
28.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
31.Tanda Tangan Elektronik, yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atau informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
3.Diantara …
32.Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;
33.Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34.Hak Akses adalah hak untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
35.Hari Kerja adalah hari kerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

5.Ketentuan …
3.Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Pencatatan perkawinan di hari kerja dan hari libur dapat dilaksanakan di luar Instansi Pelaksana.
(2)Dalam rangka pencatatan perkawinan di hari kerja dan di hari libur di luar Instansi Pelaksana, Pemohon pencatatan perkawinan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(3)Permohonan diajukan oleh Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(4)Kepala Instansi Pelaksana selanjutnya memberikan persetujuan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan di hari kerja dan di hari libur di luar Instansi Pelaksana.
(5)Dalam hal permohonan pencatatan perkawinan diajukan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan, Kepala Instansi berhak menolak permohonan tersebut.

4.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Pembetulan Dokumen Kependudukan hanya dilakukan untuk Dokumen Kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2)Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan .
(3)Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.
(4)Pembetulan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan asas contrarius actus.
1. h.Surat …
  1. 5.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Pembatalan Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
(2)Pembatalan Dokumen Kependudukan yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP dan surat keterangan kependudukan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan.
(3)Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Pembatalan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan asas contrarius actus.

6.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi:

Pasal 60

(1)Dokumen Kependudukan, meliputi:
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga (KK);
3. c.KTP-el;
4. d.KIA;
5. e.Surat Keterangan Kependudukan; dan
6. f.Akta Pencatatan Sipil.
(2)Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Surat keterangan Pindah;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang;
3. c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. f.Surat keterangan Kelahiran;
7. g.Surat Keterangan Lahir Mati; Negara …
8. h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. i.Surat Keterangan Pembatalan perceraian;
10. j.Surat Keterangan Kematian;
11. k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. l.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
13. m.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3)Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4)Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(5)Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga
1. a.Lembaga … Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(6)Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

7.Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B, dan Pasal 72C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Dalam hal Dokeumen kependudukan yang baru telah diterbitkan, dokumen kependudukan yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72B

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan kecuali diajukan oleh pemohon yang ada pada elemen data.

Pasal 72C

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

8.D i a n t a r a Pa s a l 8 4 da n P a s a l 8 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 84A dan Pasal 84B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1)Hak akses kependudukan diberikan kepada Pengguna, meliputi:
1. a.Pelayanan …
2. a.Lembaga negara;
3. b.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
4. c.Badan hukum Indonesia; dan/atau
5. d.Perangkat Daerah.
(2)Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kewenangan.
(3)Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
(4)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
1. a.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d merupakan Pengguna pusat.
2. b.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan pengguna daerah provinsi.
3. c.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Pengguna daerah kabupaten.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa … BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Sukabumi, perlu dukungan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga dilakukan penyesuaian;
1. 5.Undang …
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pasal I …
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 177);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 50). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
9.Penduduk … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 50), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
7.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana;
8.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
17.Peristiwa …
9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
10.Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial;
12.Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
13.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
25.Kutipan …
17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
21.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24.Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
32.Pelayanan …
25.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
26.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
27.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
28.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
31.Tanda Tangan Elektronik, yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atau informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
3.Diantara …
32.Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi;
33.Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34.Hak Akses adalah hak untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
35.Hari Kerja adalah hari kerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

5.Ketentuan …
3.Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Pencatatan perkawinan di hari kerja dan hari libur dapat dilaksanakan di luar Instansi Pelaksana.
(2)Dalam rangka pencatatan perkawinan di hari kerja dan di hari libur di luar Instansi Pelaksana, Pemohon pencatatan perkawinan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(3)Permohonan diajukan oleh Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(4)Kepala Instansi Pelaksana selanjutnya memberikan persetujuan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan di hari kerja dan di hari libur di luar Instansi Pelaksana.
(5)Dalam hal permohonan pencatatan perkawinan diajukan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum pencatatan perkawinan dilaksanakan, Kepala Instansi berhak menolak permohonan tersebut.

4.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Pembetulan Dokumen Kependudukan hanya dilakukan untuk Dokumen Kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2)Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan .
(3)Pembetulan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.
(4)Pembetulan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan asas contrarius actus.
1. h.Surat …
  1. 5.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Pembatalan Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
(2)Pembatalan Dokumen Kependudukan yang meliputi biodata penduduk, KK, KTP dan surat keterangan kependudukan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek Dokumen Kependudukan.
(3)Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Pembatalan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan asas contrarius actus.

6.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi:

Pasal 60

(1)Dokumen Kependudukan, meliputi:
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga (KK);
3. c.KTP-el;
4. d.KIA;
5. e.Surat Keterangan Kependudukan; dan
6. f.Akta Pencatatan Sipil.
(2)Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Surat keterangan Pindah;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang;
3. c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. f.Surat keterangan Kelahiran;
7. g.Surat Keterangan Lahir Mati; Negara …
8. h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. i.Surat Keterangan Pembatalan perceraian;
10. j.Surat Keterangan Kematian;
11. k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. l.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
13. m.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3)Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4)Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(5)Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga
1. a.Lembaga … Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(6)Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

7.Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B, dan Pasal 72C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Dalam hal Dokeumen kependudukan yang baru telah diterbitkan, dokumen kependudukan yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72B

Pasal 72C

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

8.D i a n t a r a Pa s a l 8 4 da n P a s a l 8 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 84A dan Pasal 84B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1)Hak akses kependudukan diberikan kepada Pengguna, meliputi:
1. a.Pelayanan …
2. a.Lembaga negara;
3. b.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
4. c.Badan hukum Indonesia; dan/atau
5. d.Perangkat Daerah.
(2)Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kewenangan.
(3)Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
(4)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
1. a.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d merupakan Pengguna pusat.
2. b.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan pengguna daerah provinsi.
3. c.Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Pengguna daerah kabupaten.