DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; b. Pengetahuan Tradisional Patanjala; c. Pelindungan Kawasan Sumber Air; d. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Pengetahuan Tradisional Patanjala; e. peran serta Masyarakat; f. pengawasan dan evaluasi; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pelindungan melalui pendekatan budaya terhadap air, mata air dan kawasan sumber air, yang mengalami ancaman terutama akibat lunturnya nilai kearifan budaya daerah dalam memperlakukan air, mata air dan kawasan sumber air;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelindungan kawasan sumber air berbasis kebudayaan, khususnya melalui pengetahuan tradisional diperlukan pengaturan mengenai pelestarian pengetahuan tradisional dalam pelindungan kawasan sumber air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Daerah … Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
9.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
13.Sumber … Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 95); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PELINDUNGAN KAWASAN SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengetahuan Tradisional Patanjala adalah pengetahuan tentang alam dan semesta sebagai konsep dan metode masyarakat sunda dalam memperlakukan dan/atau berinteraksi dengan alam dan/atau lingkungan hidup.
6.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
8.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
9.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat kebudayaan.
10.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12.Air adalah semua Air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber Air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

d.mendukung …
1. 13.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
2. 14.Kawasan adalah istilah dalam kebudayaan Sunda yang berasal dari kata kawasa yang berarti hak yang diatribusi pada ruang, tempat dan/atau patempatan yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan hidup.
3. 15.Kawasan Sumber Air adalah areal yang dilindungi karena memiliki nilai konservasi tinggi seta berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. 16.Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
5. 17.Daerah Perlindungan Kearifan Lokal adalah wilayah dimana masyarakat melaksanakan kearifan lokal/Pengetahuan Tradisional untuk melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. 18.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. 19.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
8. 20.Masyarakat Tradisional adalah komunitas asal yang merupakan warga atau masyarakat yang mempraktikkan Pengetahuan Tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal termasuk masyarakat hukum adat di dalamnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.kelokalan;
b.toleransi;
c.keberagaman;
d.lintas wilayah; dan
e.partisipatif;

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjaga dan melestarikan Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari kebudayaan daerah yang berkaitan dengan pelindungan kawasan sumber air;
b.memberikan arah dan kepastian hukum dalam upaya pelindungan kawasan sumber air melalui pendekatan budaya lokal yang berbasis Pengetahuan Tradisional Patanjala;
c.memperkuat peran masyarakat tradisional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan ekosistemnya melalui pelestarian nilai, norma, dan praktik kearifan lokal;
d.merumuskan …
d.mendukung integrasi Pengetahuan Tradisional dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah; dan
e.mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam upaya pelindungan kawasan sumber air yang berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Pengetahuan Tradisional Patanjala;
c.Pelindungan Kawasan Sumber Air;
d.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Pengetahuan Tradisional Patanjala;
e.peran serta Masyarakat;
f.pengawasan dan evaluasi; dan
g.pembiayaan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka menjaga keberadaan Pengetahuan Tradisional Patanjala, Pemerintah Daerah bertugas:

a.melaksanakan Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan;
b.menyelenggarakan dan menjaga Pengetahuan Tradisional Patanjala yang berkelanjutan;
c.menjamin kebebasan dan Pelindungan atas ekspresi nilai Pengetahuan Tradisional Patanjala;
d.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala;
e.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat;
f.mengelola informasi mengenai nilai Pengetahuan Tradisional Patanjala agar dapat mudah diakses oleh masyarakat;
g.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air; dan
h.menyediakan sumber pembiayaan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan kebijakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme peran serta masyarakat pada pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air; dan Pasal 11 …
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pembiayaan pada pelaksanaan Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air.

BAB VI

PENGETAHUAN TRADISIONAL PATANJALA

Pasal 7

(1)Pengetahuan Tradisional Patanjala merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
(2)Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan status dan fungsi Pelindungan Kawasan Sumber Air dalam bidang Kebudayaan
(3)Pengetahuan Tradisional Patanjala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam keperluan pendekatan budaya untuk memenuhi kebutuhan penyusunan rancangan tata wilayah, rancangan tata waktu, dan rancangan tata laku dalam Kawasan Sumber Air.
(4)Produk Pengetahuan Tradisional Patanjala di Daerah Kabupaten dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air berupa pengetahuan tentang peruntukan Kawasan yang terdiri dari Kawasan suaka alam, lindung, dan budidaya.

Pasal 8

Unsur utama Pengetahuan Tradisional Patanjala dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air terdiri atas:

a.air; dan
b.wilayah air.

Pasal 9

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.titik tempat keluarnya Sumber Air;
b.sumber air beserta Kawasan sekitarnya yang menjadi resapan sumber air; dan
c.sumber air yang memiliki susunan atau tingkatan pada setiap satuan aliran sungainya.

Pasal 10

Wilayah Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.jaringan wilayah Air atau sungai daratan, baik permukaan maupun dalam tanah;
b.jaringan wilayah Air atau sungai lautan dan atau gabungan dari semua aliran jaringan wilayah Air atau sungai daratan; dan
c.jaringan wilayah Air atau sungai udara hasil penguapan dari wilayah Air atau sungai lautan, akibat panas cahaya matahari sebagai pembentuk Air hujan, kabut dan embun.
a.kawasan …

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…