DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS yang meliputi Ketentuanumum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup Dan Sasaran, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Strategipenanggulangan, Kegiatanpenanggulangan, Kelembagaan, Kerahasiaan Dan Perlindungan, Peran Dunia Usaha Dan Masyarakat, Pembiayaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Penghargaan, Larangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11.Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/Per/Menko/Kesra/III Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
4.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
5.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
6.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi HIV.
8.Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
9.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
10.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
11.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
12.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
13.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindungi, bertukar alat suntik tidak steril serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
14.Populasi umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
15.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah Lembaga Pemerintah yang bersifat non struktual dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Sukabumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemik HIV dan AIDS pada populasi umum dan populasi kunci, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, menyediakan pelayanan, perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.pengaturan strategi penanggulangan HIV dan AIDS;
b.peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum dan di pelayanan kesehatan;
c.peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV dan AIDS;
d.peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
e.peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS;
f.penurunan dan peniadaan infeksi HIV dan AIDS baru;
g.penurunan hingga peniadaan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
h.peniadaan diskriminasi terhadap ODHA;
i.peningkatan peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
j.peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III

ASAS, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.perikemanusiaan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
f.keadilan;dan
g.nondiskriminasi;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan;
b.peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
c.kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.peningkatan program penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
b.perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungan;
c.peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
d.peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan penanggulangan resiko penularan secara mandiri.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS;
b.menetapkan situasi epidemik HIV dan AIDS;
c.menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
d.memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
1. 1.upaya kesehatan;
2. 2.pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
3. 3.sumber daya kesehatan;
4. 4.sediaan farmasi;
5. 5.alat kesehatan dan makanan;
6. 6.manajemen dan informasi kesehatan;
7. 7.pemberdayaan masyarakat;
8. 8.regulasi bidang kesehatan;
9. 9.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. 10.penelitian dan pengembangan kesehatan masyarakat;dan
11. 11.kerjasama dan kemitraan.
e.membina dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
f.mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
g.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi penanggulangan HIV dan AIDS dengan berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS;
2. b.pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPA Kabupaten;
3. c.peran dan tanggung jawab ODHA;
4. d.pemberdayaan ODHA, populasi kunci dan populasi umum dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
5. e.mekanisme penanggulangan HIV dan AIDS;
6. f.bentuk serta jenis program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
7. g.sumber pendanaan.

BAB VI

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 9

(1)Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV dan AIDS;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
4. d.perawatan, dukungan dan pengobatan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(4)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
(4)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.
(6)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(7)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.pengguna napza suntik;
2. b.Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan/ pasangan seks WPS;
4. d.gay, waria, lesbian dan Laki pelanggan/ pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL); dan
5. e.warga binaan lapas/rutan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…