DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
15.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian bangunan;
3. c.pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian material tanah, jalan, jembatan, gedung dan bangunan;
4. d.pemakaian alat-alat berat;
5. e.pemakaian peralatan dan mesin kediklatan;
6. f.peralatan rumah tangga kediklatan; dan
7. g.peralatan studio dan komunikasi.
(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
2. b.penggunaan bangunan untuk fasilitas umum.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subjek retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
(2)Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2)Klasifikasi jenis dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pemakaian tanah dan/atau bangunan, meliputi :
  1. 1.tanah yang digunakan untuk usaha perdagangan sebesar 4 % (empat per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
  2. 2.tanah yang digunakan untuk industri sebesar 5 % (lima per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
  3. 3.tanah yang digunakan untuk usaha pertanian sebesar 2% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun;
  4. 4.tanah yang digunakan untuk pendidikan sebesar 1 % (satu per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun; dan
  5. 5.tanah dan bangunan berupa kios, los pasar, kantin, mess, gedung kantor, work shop sebesar (3,33% x Luas tanah x Nilai tanah) +(6,64% x Luas bangunan x Harga satuan bangunan x Nilai sisa bangunan) per tahun.
2. b.pemakaian gedung dan bangunan kediklatan, meliputi:
  1. 1.ruangan aula/pertemuan dengan kapasitas 100 orang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
  2. 2.ruang kelas dengan kapasitas 40 orang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  3. 3.kamar asrama dengan kapasitas 2 orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; dan
  4. 4.ruang makan dengan kapasitas 40 orang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
3. c.pemakaian laboratorium dan peralatan pengujian material tanah, jalan, jembatan, gedung dan bangunan, meliputi : NO JENIS PENGUJIAN NAMA ALAT TARIF (Rp) KET 1 pengujian tanah
4. a.CBR lapangan Field CBR 24.600,00 Per titik
5. b.DCP DCP 2.500,00 Per titik
6. c.Penyelidikan Tanah (sondir) Sondir 2,5 ton 46.000,00 Per titik
7. d.pengeboran tanah (hand boring) Hand bore 55.000,00 Per titik
8. e.Pengeboran tanah (Mesin Bor) Mesin Bor 200.000,00 Per titik
9. f.standar penetrasi SPT 38.000,00 Per titik
10. g.kadar air Speedy 30.000,00 Sampel
11. h.berat jenis Specipic grafity 4.000,00 Sampel
12. i.triaxial Trilok 210.000,00 Sampel
13. j.batas-batas aterberg Aterberg test 1.800,00 Sampel
14. k.kerucut pasir Sand cone 7.500,00 Sampel
15. l.direct shear Direct shear test 18.000,00 Sampel
16. m.konsolidasi Consolidation test 23.000,00 Sampel
17. n.analisa butir Sieve analysis test 12.000,00 Sampel
18. o.pemadatan Compaction 15.000,00 Sampel
19. p.CBR laboratorium CBR Lab 64.000,00 Sampel 2 Pengujian agregat
20. a.Berat jenis Absortion fine 5.600,00 Sampel
21. b.Berat Isi Weight Content 5.200,00 Sampel
22. c.Analisa butir Sieve analysis test 6.500,00 Sampel
23. d.keausan LA abration 21.000,00 Sampel
24. e.kadar lempung sand equivalent 1.100,00 sampel
25. f.kadar lumpur Gelas ukur 1.200,00 Sampel
26. g.kadar organik Organic plate 1.000,00 Sampel
27. h.indeks kepipihan Visual 1.200,00 Sampel
28. i.kelekatan batu terhadap aspal Ekstraktor 7.200,00 Sampel
29. j.prosentase bidang pecah Flat analysis 1.000,00 Sampel 3 Pengujian beton
30. a.kuat tekan Compresor machine 42.000,00 sampel
31. b.kuat lentur Hidrolik beam test 34.000,00 sampel
32. c.campuran beton Mix design 16.000,00 Sampel design mix
33. d.kekentalan Slump 7.500,00 sampel
34. e.hamer Hamer 600,00 titik 4 peralatan uji aspal
35. a.marshal Marshall 88.000,00 sampel
36. b.ketebalan lapisan Core drilling 14.500,00 titik
37. c.daktalitas Ductility 11.000,00 sampel
38. d.berat jenis Specific grafity 4.000,00 sampel
39. e.titik lembek Softening point test 1.500,00 sampel
40. f.titik nyala Fire point 17.000,00 sampel
41. g.kadar aspal Extraktor 31.000,00 sampel
42. h.suhu Thermometer 1.500,00 sampel
43. i.penetrasi Penetrometer 25.000,00 sampel
44. j.lendutan jalan Benkleman beam 40.000,00 jenis
45. d.pemakaian alat-alat berat, meliputi: NO JENIS ALAT BERAT TIPE/KAPASITAS/ MST TARIF (Rp) KETERANGAN 1 Motor grader GD 31 130.000,00 per jam 2 Wheel loader LK 300 40.000,00 per jam 3 Track loader D 31 66.000,00 per jam 4 Excavator track PC.200 118.000,00 per jam 5 Loader beckho 3 CX 60.000,00 per jam 6 bulldozer D 31 66.000,00 per jam 7 Mesin gilas 10/12 ton 105.000,00 per hari 8 Mesin gilas 6 /8 – 8/10 ton 95.000,00 per hari 9 Mesin gilas 6/8 – 8/10 ton 110.000,00 per hari 10 Mesin gilas vibro 4/6 ton 90.000,00 per hari 11 Mesin gilas 2,5 – 4 ton 60.000,00 per hari 12 Dump truck 3 M³ 100.000,00 per hari 13 Dump truck 5 M³ 200.000,00 per hari 14 Flate bed truck 15 ton 250.000,00 per hari 15 Kendaraan Derek 5 ton 12.500,00 per km 16 Kendaraan Skylift 5 ton 12.500,00 per jam
46. e.pemakaian peralatan dan mesin kediklatan, meliputi: NO JENIS ALAT KAPASITAS TARIF (Rp) KET 1 Mesin bubut 400 x 1500 250.000,00 Hari 2 Mesin bubut 150 x 1000 200.000,00 Hari 3 Milling machine 450 x 1600 250.000,00 Hari 4 Mesin las SMAW ARC 503/450 A 200.000,00 Hari 5 Mesin las FCAW Matrix 200 AC/DC 250.000,00 Hari 6 Mesin las ARGON Maxi 405 400 A, 50/60 Hz 300.000,00 Hari 7 Mesin ketam kayu perata 1 M³ 200.000,00 Hari 8 Mesin ketam kayu penebal 1 M³ 250.000,00 Hari 9 Mesin gergaji potong 1 M³ 250.000,00 Hari 10 Mesin gergaji belah 1 M³ 50.000,00 Hari 11 Mesin jahit high speed 1 jarum 50.000,00 Hari 12 Mesin obras high speed Standard 50.000,00 Hari 13 Facuum drying 10 Kg 300.000,00 Hari 14 Hand tracktor Standard 100.000,00 Hari
47. f.peralatan rumah tangga kediklatan, meliputi: NO NAMA BARANG TARIF (Rp) KETERANGAN 1 Kursi lipat 2.500,00 buah per hari 2 Kasur dan seprei 25.000,00 buah per hari 3 Bantal dan sarung bantal 10.000,00 buah per hari
48. g.alat studio dan komunikasi, meliputi : NO NAMA BARANG TARIF (Rp) KETERANGAN 1 In focus 150.000,00 buah per hari 2 wireless 200.000,00 set per hari
(3)Dikecualikan dari retribusi kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a angka 5, untuk kios/los di kawasan terminal.

4.Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambah 1(satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIIA Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18A

(1)OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 6 November 2015 Pj. BUPATI SUKABUMI, TTD ACHADIAT SUPRATMAN S Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 6 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, TTD IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 210/2015

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…