DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan PERDA ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis Pariwisata; Usaha Pariwisata; Standar dan Sertifikasi; Hak dan Kewajiban dan Larangan; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Asuransi Wisatawan; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Pembangunan Infrastruktur; Kerja Sama Operasional; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki obyek wisata, yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, wisata olahraga, maupun buatan manusia atau wisata khusus dengan konsepsi gunung, rimba, lautan pantai, sungai dan seni budaya;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan kondisi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
15.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha/ perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
16.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalisme kerja.
17.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik Kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional dalam bidang Pariwisata;dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.industri Pariwisata;
2. b.destinasi Pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 4

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.pembangunan infrastruktur industri Pariwisata;
b.peningkatan daya saing produk Pariwisata;
c.pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
d.peningkatan kredibilitas bisnis;dan
e.penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 5

(1)Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
3. c.pembangunan prasarana; dan
4. d.penyediaan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal Kepariwisataan.
(3)Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
(4)Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 6

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a.pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
b.penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun ciri Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 7

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

a.pembangunan organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
b.pembangunan sumber daya manusia;
c.regulasi; dan
d.mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

BAB IV

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 8

(1)Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat;dan/atau
7. g.kekhususan dari wilayah;
(2)Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Kawasan Strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
(4)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah hanya diperuntukan bagi kegiatan Pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata termasuk pengusahaan objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha Pariwisata.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

USAHA PARIWISATA

Pasal 9

Usaha pariwisata meliputi:

a.daya tarik Wisata;
b.kawasan Pariwisata;
c.jasa transportasi Wisata;
d.jasa perjalanan Wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi Pariwisata;
j.jasa konsultan Pariwisata;
k.jasa Pramuwisata;
l.Wisata tirta; dan
m.solus per aqua .

Pasal 10

(1)Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan usaha Pariwisata yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata sejarah dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
(2)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha :
1. a.pengelolaan pemandian air panas alami;
2. b.pengelolaan gua;
3. c.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
4. d.pengelolaan museum;
5. e.pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;dan
6. f.pengelolaan objek ziarah atau wisata minat khusus.
(3)Usaha Daya Tarik Wisata dapat diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata berbentuk perseorangan atau Badan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…