DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 74 Pasal, 20 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS, ORGANISASI OLAHRAGA, KEJUARAAN OLAHRAGA, PELAKU OLAHRAGA, PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA, INDUSTRI OLAHRAGA, DATA DAN INFORMASI,KERJASAMA , PENDANAAN , PENGHARGAAN , LARANGAN , RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA, PENGAWASAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
6.Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di Kabupaten Sukabumi.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. 3
10.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
13.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
14.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
16.Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
17.Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
20.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21.Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22.Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik. 4
24.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
25.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
29.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
30.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
31.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33.Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
34.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
35.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disebut FORMI adalah organisasi keolahragaan nasional wadah berhimpun organisasi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia.

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan meliputi:

a.mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial;
b.membentuk watak dan kepribadian manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri; dan
c.meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan.

Pasal 3

Tujuan Keolahragaan meliputi:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
b.menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
c.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
d.memperkukuh ketahanan; dan
e.menghasilkan olahragawan/ atlit yang mampu bersaing pada berbagai level. 5

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

a.berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan
b.melakukan kegiatan olahraga;
c.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
d.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
e.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
f.menjadi pelaku olahraga;
g.mengembangkan industri olahraga; dan
h.memperoleh informasi keolahragaan.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.berperan aktif dalam kegiatan olahraga, membangun dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
b.memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 6

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Pasal 10

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

a.menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan pelestarian olahraga tradisional;
b.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
c.menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
d.meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
e.menyelenggarakan sekolah olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
f.memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
g.menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
h.menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
i.membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
j.mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
k.menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
l.memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga daerah.
m.memberikan penghargaan;
n.mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
o.mencegah dan mengawasi terhadap doping;
p.mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
q.mengevaluasi pencapaian standar keolahragaan Daerah ; dan
r.melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. 7

Pasal 11

(1)Bupati bertanggungjawab atas tugas dan wewenang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(2)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait dan/atau Organisasi Olahraga atas persetujuan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…