DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

6.Undang-undang … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13.Peraturan …
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan …
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66); Nomor …
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 );
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
10.Penyertaan … Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11) di ubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris
7.Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
8.Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2)Modal …

10.Penyertaan Modal adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
12.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13.Investasi jangka panjang adalah investasi yang diadakan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan manfaat sosial dalam jangka waktu tertentu meliputi surat utang negara, penyertaan modal, dan investasi permanen dan non permanen lainnya.
2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1). Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Bank BJB dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan.
(2). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi tersedianya rencana bisnis Bank BJB.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Bjb merupakan Investasi jangka panjang yaitu berupa modal disetor sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 28.139.594.000,- (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(3)Apabila …
(2)Modal disetor dikonversi kedalam bentuk saham menjadi sebesar 86.889.260 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) lembar saham dengan nilai Rp 21.722.315.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau 0,88 % (nol koma delapan puluh delapan persen).
(3)Untuk mempertahankan prosentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun 2022 disetor sebesar Rp 8.169.328.255,- (delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(5)Penambahan penyertaan modal dapat disetor untuk tahun selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara. ( 6 ) Dalam hal penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat perbedaan harga antara harga penerbitan saham yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di pasar modal dibandingkan dengan harga yang saham yang terdapat di bursa efek, maka harga yang menjadi acuan pelaksanaan penyertaan modal adalah harga penerbitan saham yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di pasar modal.
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Bank BJB dalam hal penyertaan modal yang diberikan.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris Bank BJB.
(3)Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 9 Desember 2021 BUPATI SUKABUMI ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 9 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI ttd ADE SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 12/250/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. I. UMUM Berasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, dan penyertaan modal yang diberikan kepada Bank Bjb perlu dilakukan khususnya dalam bidang keuangan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan sutruktur permodalan. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal kepada Bank Bjb sebesar Rp 8.169.328.255,- (delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 dan dalam rangka mempertahankan prosentase kepemilikan saham tentunya hal ini perlu untuk dilakukan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2A

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 93

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

6.Undang-undang … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13.Peraturan …
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan …
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66); Nomor …
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 );
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
10.Penyertaan … Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11) di ubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris
7.Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
8.Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2)Modal …

10.Penyertaan Modal adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
12.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13.Investasi jangka panjang adalah investasi yang diadakan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan manfaat sosial dalam jangka waktu tertentu meliputi surat utang negara, penyertaan modal, dan investasi permanen dan non permanen lainnya.
2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1). Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Bank BJB dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan.
(2). Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi tersedianya rencana bisnis Bank BJB.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Bjb merupakan Investasi jangka panjang yaitu berupa modal disetor sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 28.139.594.000,- (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(3)Apabila …
(2)Modal disetor dikonversi kedalam bentuk saham menjadi sebesar 86.889.260 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) lembar saham dengan nilai Rp 21.722.315.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau 0,88 % (nol koma delapan puluh delapan persen).
(3)Untuk mempertahankan prosentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun 2022 disetor sebesar Rp 8.169.328.255,- (delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(5)Penambahan penyertaan modal dapat disetor untuk tahun selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara. ( 6 ) Dalam hal penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat perbedaan harga antara harga penerbitan saham yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di pasar modal dibandingkan dengan harga yang saham yang terdapat di bursa efek, maka harga yang menjadi acuan pelaksanaan penyertaan modal adalah harga penerbitan saham yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di pasar modal.
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Bank BJB dalam hal penyertaan modal yang diberikan.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris Bank BJB.
(3)Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 9 Desember 2021 BUPATI SUKABUMI ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 9 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI ttd ADE SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 12/250/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. I. UMUM Berasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, dan penyertaan modal yang diberikan kepada Bank Bjb perlu dilakukan khususnya dalam bidang keuangan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan sutruktur permodalan. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal kepada Bank Bjb sebesar Rp 8.169.328.255,- (delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 dan dalam rangka mempertahankan prosentase kepemilikan saham tentunya hal ini perlu untuk dilakukan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2A

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 93