DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada perseroan terbatas lembaga keuangan mikro Sukabumi yang meliputi ketentuan umum, jenis dan besarab penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Sukabumi terutama dalam menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil serta daya saing, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perseroan terbatas. Lembaga Keuangan Sukabumi berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Noor 4756) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 186); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI. 3 perseroan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perseroa Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi, selanjutnya disebut PT LKM Sukabumi adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5.Komisaris adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6.Direksi adalah organ badan usaha milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan badan usaha milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik Daerah serta mewakili badan usaha milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.
9.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
11.Penugasan Daerah adalah penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan 4

Pasal 2

Asas Penyertaan Modal Daerah kepada PT LKM Sukabumi meliputi:

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas efisiensi;
d.asas keadilan;
e.asas transparansi;
f.asas akuntabilitas; dan
g.asas kepastian nilai.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT LKM Sukabumi untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah. Pararaf 3 Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

a.memperkuat permodalan PT LKM Sukabumi;
b.meningkatkan daya saing PT LKM Sukabumi dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dan nasional;
c.meningkatkan peran PT LKM Sukabumi dalam pengusahaan bidang perbankan terutama Usaha Mikro dan Kecil;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
e.meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan serta kinerja perusahaan;
f.mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT LKM Sukabumi;dan
g.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah
(2)Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 6

(1)Besaran penyertaan modal daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
1. a.Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun anggaran 2023 berupa uang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
2. b.Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 berupa uang senilai : Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi dialokasikan dalam APBD sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2024 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2025 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2026 sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah);
(3)Penyertaan Modal Daerah kepada PT LKM Sukabumi berupa aset tanah dan bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya rambay nomor 70 Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 43152 untuk kesekretariatan.
(4)Penyertaan Modal Daerah kepada PT LKM Sukabumi berupa aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat Tahun 2025.
(5)Dalam hal terdapat kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang mengakibatkan penambahan penyertaan modal yang masuk ke dalam APBD dan/atau penyertaan modal berupa barang yang dapat dinilai dengan uang menjadi bagian penyertaan modal PT LKM Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh PT LKM Sukabumi dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pengggunaan Dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PT LKM Sukabumi menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komisaris dan Direksi PT LKM Sukabumi. 6
(3)Pengawasan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian deviden dari laba bersih PT LKM Sukabumi setiap tahun sesuai dengan prosentase kepemilikan modal yang sudah disalurkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
(3)PT LKM Sukabumi berhak mendapat dukungan berupa modal usaha yang bersifat permanen dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)PT LKM Sukabumi wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
(2)PT LKM Sukabumi wajib:
1. a.melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
2. b.menyetorkan bagian deviden/laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Direksi PT LKM Sukabumi wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan APBD
(4)Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019