DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratuan Ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri, yang meliputi ketentuan umum, besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, sanksi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri terutama dalam menunjang pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi selaku pemilik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 57); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI. 3 maksud

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutanya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
6.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
9.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
11.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Penugasan Daerah adalah penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan 4 maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.

Pasal 2

Asas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri meliputi:

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas efisiensi;
d.asas keadilan;
e.asas transparansi;
f.asas akuntabilitas;dan
g.asas kepastian nilai.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah. Pararaf 3 Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

a.memperkuat permodalan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri;
b.meningkatkan daya saing Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dan nasional;
c.meningkatkan peran Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dalam pelayanan air bersih;
d.meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
e.meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan serta kinerja perusahaan;
f.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
g.mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri;dan
h.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal daerah yang telah disertakan sampai dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 202.568.264.129,- (dua ratus dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu 5 ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari :
1. a.penyertaan modal Daerah berupa uang sebesar Rp.175.767.106.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah);
2. b.penyertaan modal Daerah berupa barang senilai : Rp.17.447.156.310,- (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
3. c.Hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai Rp.517.263.500,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. d.Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp.8.836.738.319,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2024 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2025 sebesar Rp.49.672.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2026 sebesar Rp.56.328.000.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. d.tahun anggaran 2027 sebesar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar rupiah)
5. e.tahun anggaran 2028 sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dipergunakan sesuai dengan rencana usulan Penyertaan Modal Daerah kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari laba bersih Perumda 6 Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
(3)Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri berhak mendapat dukungan berupa modal usaha yang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri wajib:
1. a.melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip ekonomi dan prinsip Good Corporate Governance serta melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
2. b.menyetorkan bagian dividen/laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
(3)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direksi Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh satuan pengawas intern dan komite audit dan/atau akuntan publik

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…