DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pelayanan Darah Yang Meliputi Ketentuan Umum, Pelayanan Tranfusi Darah, Pelayanan Apheresis, Pendonor Darah, UTD, BDRS Dan Jejaring, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa proses pelayanan transfusi darah harus sesuai standard dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa proses pengolahan darah aman dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI melalui Uji Saring sebelum diberikan kepada Bank Darah Rumah Sakit yang harus diproses uji silang serasi antara darah pasien dengan darah pendonor, sebelum ditransfusikan kepada pasien di rumah sakit atau tempat lain diluar rumah sakit yang mampu melakukan pelayanan khusus transfusi darah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Darah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Puwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DARAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan
5.Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
6.Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencana pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit pemulihan kesehatan.
7.Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
8.Pelayanan Apheresis adalah penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salah satu komponen darah dari pendonor atau pasien melalui suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirkulasi darah pendonor.
9.Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
11.Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
12.Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di Rumah Sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
13.Paramedis Teknologi Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat PTTD adalah petugas yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan transfusi darah.
14.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan/Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar yang disingkat Puskesmas DTP/PONED adalah tempat pelayanan kesehatan yang mampu melaksanakan transfuse darah oleh tenaga medis atau paramedis perawatan yang telah terlatih dengan mendapat pelatihan di Rumah Sakit.
16.Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Darah bertujuan:

a.memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
b.memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;
c.memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
d.memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam :

a.mengatur, membina dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat;
b.pelayanan darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
d.pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

Pasal 4

(1)UTD dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah.
(2)Rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana bulanan dan rencana tahunan kebutuhan darah di daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan/atau UTD PMI mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah sukarela untuk menjamin ketersediaan darah.
(2)Pengerahan dan pelestarian pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan PMI dan/atau UTD dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 6

(1)Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh PTTD/tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan standar.
(2)Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan mendapat persetujuan tertulis dari pendonor darah yang bersangkutan.
(3)Pendonor darah harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai risiko pengambilan darah dan hasil pemeriksaan darahnya.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) reaktif, maka UTD harus menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk sementara tidak mendonorkan darah dan segera melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
(5)PTTD/tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin praktik atau izin kerja.

Pasal 7

(1)PTTD/tenaga kesehatan wajib memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar.
(2)Label pada setiap kantong darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan mengenai identitas pendonor darah, jenis dan golongan darah, nomor kantong darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu pengambilan, tanggal kadaluarsa, jenis antikoagulan dan nama UTD.
(3)PTTD/tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin praktik atau izin kerja. Paragraf Kedua Pencegahan Penularan Penyakit

Pasal 8

(1)PTTD/tenaga kesehatan wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit.
(2)Uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis.
(3)Pemeriksaan uji saring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar.
(4)PTTD/tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai upaya pencegahan penularan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin praktik atau izin kerja. Paragraf Ketiga Pengolahan Darah

Pasal 9

(1)PTTD/tenaga kesehatan wajib melakukan pengolahan darah untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah.
(2)Pengolahan darah yang dilakukan oleh PTTD/tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UTD harus sesuai dengan standar.
(3)PTTD/tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin praktik atau izin kerja. Paragraf Keempat Penyimpanan dan Pemusnahan

Pasal 10

UTD PMI atau BDRS wajib menyimpan darah dan komponen darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…