DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Yang Meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Asas, Jenis Dan Besaran Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pendayagunaan aset daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan, di pandang perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi, khususnya pemanfaatan potensi pariwisata, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ).
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 );
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tantang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi Lembaran Daerah Kabupaten sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
19.Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
20.Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata berupa Aset Taman Rekreasi Cimalati, Goa Lalay dan Pondok Wisata Citepus (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DAN BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PESONA PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata yang selanjutnya disingkat PD.PP adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukabumi yang bergerak di bidang pariwisata.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.PP.
7.Direksi adalah Direksi PD.PP
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah adalah Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada PD.PP, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD.PP

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah yaitu :

a.untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan peran serta PD.PP dalam pengusahaan bidang kepariwisataan;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
d.meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, kinerja serta daya saing perusahaan; dan
e.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah kepada PD.PP diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
(2)Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi keuangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Azas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan dalam penyertaan modal dengan wajar dan profesional terhadap PD.PP.

BAB III

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :
1. a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan / atau;
2. b.barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Modal dasar PD.PP sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).
(2)Modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah berupa aset yang dipisahkan sebesar Rp. 8.327.798.011 (delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sebelas rupiah).
(3)Sisa modal dasar berupa uang yang belum disetor sebesar Rp. 9.672.201.989 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. e.tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 522.201.989,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. f.tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
(5)Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh PD.PP dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pengggunaan Dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundag- undangan.
(3)Dalam hal PD.PP menyalahgunakan dana penyertaan modal dan / atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PD.PP.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha PD.PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PD.PP berhak mendapat dukungan bersifat modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)PD.PP berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)PD.PP berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)PD.PP berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk Laporan Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal PD.PP tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005