DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Jenis Dan Besaran Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban , Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
6.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah adalah Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada Perumda Air Minum, yaitu berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
12.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah yaitu :

a.meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, kinerja serta daya saing perusahaan;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum diberikan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Jenis penyertaan Modal Daerah dapat berupa :
1. a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan / atau;
2. b.barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 82.730.269.614 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
(2)Modal yang sudah disetor:
1. a.berupa uang:
  1. 1.yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 69.135.667.169,- (enam puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
  2. 2.yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 517. 263. 500,- (lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);dan
  3. 3.hibah Pemerintah Pusat Tahun 2007 sebesar Rp. 8. 836.738.319,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
2. b.Barang : Rp. 3.649.171.350,- ( tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum dialokasikan dalam APBD sebesar Rp. 152.500.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2019 : Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun 2020 : Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
3. c.Tahun 2021 : Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
4. d.Tahun 2022 : Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
5. e.Tahun 2023 : Rp. 30.000.000.000,- ( tiga puluh milyar rupiah).
(4)Dalam hal terdapat kebijakan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan penambahan penyertaan modal yang masuk ke dalam APBD dan/atau penyertaan modal berupa barang yang dapat dinilai dengan uang menjadi bagian penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyertaan modal oleh Perumda Air Minum dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pengggunaan Dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Perumda Air Minum menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda Air Minum berhak mendapat dukungan modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda Air Minum wajib melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perumda Air Minum wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Direksi Perumda Air Minum wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk Laporan Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda Air Minum tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…