DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Kawasan Peternakan, Peta Potensi, Lahan Peternakan, Sumber Daya Genetik Ternak, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Budidaya, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Otoritas Veteriner, Panen, Pascapanen, Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Peternakan, Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Pembiayaan, Jenis Pelayanan Publik, Peran Serta Stakeholder, Sistem Informasi, Larangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 5433);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9. 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan 4 Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 5 23. 24. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
5.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 6 sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7.Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
8.Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsector lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industi hulu sampai hilir.
9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12.Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13.Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
14.Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu species yang mempunyai cirri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya. 7
15.Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
16.Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
17.Bakalan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
18.Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
19.Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik memasukkan mani atau semen (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
20.Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22.Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23.Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24.Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 8
26.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
27.Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
28.Pakan konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
29.Pakan tambahan atau imbuhan pakan (feed additive) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrient) yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.
30.Pelengkap pakan (feed supplement) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan seperti asam amino, vitamin dan lain sebagainya.
31.Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembangbiak.
32.Ijin usaha bidang peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan peternakan yang memiliki skala usaha menengah dan besar.
33.Rekomendasi teknis usaha peternakan adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
34.Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada peternak yang memiliki skala usaha mikro dan kecil.
35.Pasar hewan adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli ternak.
36.Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat 9
37.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
38.Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan;
39.Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
40.Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
41.Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
42.Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
43.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
44.Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan
45.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
46.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara 10 menghilangkan atau mengatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
47.Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
48.Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
49.Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
50.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
51.Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
52.Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan
53.Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara untuk hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya.
54.Rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih unggas seperti ayam, itik, entog dan sebagainya bagi konsumsi masyarakat.
55.Ternak Ruminansia adalah ternak memamahbiak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
56.Mudigah atau embrio adalah hasil pembuahan antara sperma dan sel telur sampai umur 2 bulan dalam kandungan.
57.Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau 11 operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.
58.Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.
59.Sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologic pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologic.
60.Sediaan farmakoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormone, enzim, antibiotic dan kemoterapetik lainnya antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
61.Sediaan premix adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
62.Sediaan obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.
63.Parenteral adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infuse, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trolar (alat pelubang perut).
64.Obat keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 12 peternak;
b.mewujudkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan asal ternak;
c.menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e.melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan antara lain :

a.sarana pertanian;
b.prasarana pertanian;
c.kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;dan
d.perizinan usaha pertanian;

Pasal 5

Sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten;
b.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
c.pengawasan penggunaan sarana pertanian;
d.pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
e.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;dan
f.penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

Pasal 6

Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

a.pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur 13 ternak dalam daerah kabupaten;
b.pengembangan prasarana peternakan;dan
c.pengembangan lahan penggembalaan umum.

Pasal 7

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten;
b.pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
c.pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten;
d.penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
e.penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

Pasal 8

Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di wilayah Daerah.

Pasal 9

Perizinan usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

a.Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
b.Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan;
c.Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana 14 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…