DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 154

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan Dan Jangka Waktu Pendirian, Modal, Organ, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit Dan Komite Lainnya, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Laporan Kegiatan Usaha, Kepailitan, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Pembinaan Dan Pengawasan, Asosiasi, Kerjasama Perusahaan, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan potensi perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang agrobisnis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Agribisnis; Mengingat … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik … Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRIBISNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Agribisnis yang selanjutnya disebut Perumda Agribisnis adalah Perusahaan Umum Daerah Agribisnis milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya … selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Agribisnis.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Agribisnis.
(2)Perumda Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Agro Sukabumi Mandiri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Tempat kedudukan Perumda Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertempat di Wilayah Daerah Kabupaten.
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Agribisnis.

Pasal 4

(1)Tujuan Pendirian Perumda Agribisnis meliputi:
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Agribisnis;
2. b.mendorong …
3. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;dan
4. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Agribisnis melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mengembangkan pengusahaan potensi pangan;
2. b.mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau memberikan pelayanan di bidang pangan;dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha di bidang Agribisnis.

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.bidang usaha tanaman pangan dan holtikultura;
2. b.bidang usaha tanaman perkebunan;
3. c.bidang usaha peternakan dan perikanan;
4. d.bidang usaha pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hotikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan;dan
5. e.bidang usaha agrowisata.
(2)Dalam hal Perumda Agribisnis menambah bidang usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perumda Agribisnis selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali untuk jangka waktu berikutnya.

BAB III

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Agribisnis berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Agribisnis terdiri atas:
1. a.penyertaan …
2. a.penyertaan modal Daerah;
3. b.pinjaman;
4. c.hibah;dan
5. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya;dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;dan
3. c.agio saham.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp. 6.694.253.000 (enam milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), berupa:
1. a.lahan dan bangunan gudang distribusi pangan jampangkulon;dan
2. b.lahan dan bangunan gudang dan RPC di Jampangkulon.
(2)Modal disetor Perumda Agribisnis sebesar Rp. 35. 000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).

BAB IV

ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda Agribisnis , terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas;dan
c.Direksi.

Pasal 10

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Agribisnis, apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Agribisnis Sukabumi;dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Agribisnis Sukabumi secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks154PDFHirarki

Memuat teks peraturan…