DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyelengaraan Komunikasi, Informatika, dan persandian, Kemitraan, Layanan Pengaduan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian,Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah, pemanfaatan komunikasi informatika dan persandian perlu dikelola secara proporsional dan profesional sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 Djawa Barat ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 4
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 5
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, video, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
11.Diseminasi Informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
12.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 6
13.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
14.Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa berbagi sumber daya (resource sharing).
17.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
18.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19.Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Pengelola Sistem Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (SPSE).
20.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
21.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Telematika (Telecomunication and Informatics) adalah bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan Teknologi Informasi.
23.Standar Nasional Indonesia adalah dokumen berisi ketentuan teknik, persyaratan, dan karakteristik suatu kegiatan atau hasil kegiatan, yang disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk keteraturan yang optimal ditinjau dari konteks keperluan 7 tertentu, dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
24.Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi.
25.Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
26.Penyelenggaraan Telematika adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi dan informatika sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi dan informatika.
27.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
28.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
29.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
30.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
31.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
32.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah, Swasta yang berbadan hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau. 8
33.Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
34.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
35.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
36.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah.
37.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
38.Rekomendasi adalah persetujuan teknis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada pemohon (pengusaha), sebagai alas hak yang sah untuk digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang menangani Perizinan.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian meliputi:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.kehati-hatian;
d.itikad baik;
e.kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
f.adil dan merata;
g.sinergi;
h.transparansi;
i.keamanan; 9
j.kemitraan;
k.etika,;
l.akuntabilitas; dan
m.partisipatif;

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian terdiri dari :

a.mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b.mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d.membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
e.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
f.untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
g.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
h.meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian terdiri dari :

a.terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi informatika dan persandian;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; 10
c.terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang berbasis teknologi informasi;
d.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
e.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) bidang komunikasi informatika dan persandian tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan persandian; dan
f.tewujudnya ketertiban, keadilan, kepastian hukum, mengenai perizinan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi informatika dan persandian meliputi pelayanan dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi informatika dan persandian yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi informatika dan persandian, meliputi:
  1. 1.pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  2. 2.penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
  3. 3.pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;dan
  4. 4.pemanfaatan pengelolaan keuangan daerah.
2. b.penyelenggaraan fungsi telekomunikasi sesuai kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi. 11
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan persandian :

a.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
c.pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah;
d.penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
e.penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;dan
f.penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian, melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi: :

a.penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari :
1. 1.koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
2. 2.pelaksanaan komunikasi;
3. 3.koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi;
4. 4.koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media;
5. 5.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;
6. 6.penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
7. 7.penyelenggaraan dan pembinaan sistem informasi pelayanan publik;
8. 8.penyelenggaraan media Center; 12
9. 9.pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, persandian, dan kewajiban pelayanan universal skala Kabupaten;
10. 10.pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; dan
11. 11.pemberian bimbingan teknis di bidang telekomunikasi.
b.penyelenggaraan aplikasi informatika terdiri dari ;
1. 1.pengelolaan nama domain;
2. 2.pengelolaan e-Government meliputi: a) insfrastruktur; b) sistem elektronik; c) data dan informasi; d) kelembagaan;dan e) sumberdaya.
3. 3.pengelolaan layanan jaringan telematika;dan
4. 4.pengawasan media sosial dan aplikasi elekronik pengaduan (e- pengaduan).
c.penyelenggaraan persandian meliputi:
1. 1.pengelolaan dan perlindungan informasi;
2. 2.tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
3. 3.pengendalian akses terhadap informasi; dan
4. 4.pengamanan jaringan komunikasi sandi.
d.penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah meliputi:
1. 1.kompilasi data;
2. 2.pengolahan data;dan
3. 3.layanan data.

Pasal 8

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah, menyusun Rencana Induk e-government yang berisi standardisasi 13 dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-government untuk mendukung cyber telematika.
(2)Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran e-government;
2. b.arah kebijakan e-government;
3. c.strategi e-government;dan
4. d.peta rencana strategi e- government.
(4)Pelaksanaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-government diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung.
(2)Perangkat Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan ( kegiatan- kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
(3)Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cepat, transparan dan mudah.
(4)Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE). 14
(5)Pembinaan terhadap penerapan proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Bupati.
(6)Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, terhadap pimpinan perangkat daerah apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

(1)Dalam mempermudah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Perangkat Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses SPSE (bidding room) untuk memberikan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada pengguna SPSE.
(2)Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi pengguna Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik, Perangkat Daerah dapat menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.
(3)Perangkat Daerah membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses SPSE (bidding room).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…