DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kewenangan, Penyelengaraan Ketahanan Pangan Daerah, Infrastruktur, Sarana, Dan Prasarana, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten Sukabumi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi Pangan di Kabupaten Sukabumi, diperlukan sinergisme antar berbagai pemangku kepentingan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.

6.Undang-Undang … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan …
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4l Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
2.Pemerintah …
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
9.Ketersediaan …
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
6.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7.Perencanaan Pangan Daerah adalah dokumen yang menyatakan tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di Daerah.
8.Kemandirian Pangan adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
18.Petani …
9.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan impor Pangan.
10.Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan yang dilakukan di Daerah.
11.Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kima dan benda lainnya yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.
13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
14.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
15.Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan Pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis Pangan, melainkan bermacam-macam bahan Pangan.
16.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
17.Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

e.meningkatkan …
1. 18.Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
2. 19.Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah berasaskan:

a.kemandirian;
b.partisipasif dan gotong royong;
c.manfaat dan lestari;
d.pemerataan;
e.keadilan;
f.kesejahteraan; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk :

a.menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
b.meningkatkan kemampuan melakukan produksi Pangan secara mandiri;
c.memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.meningkatkan ketahanan Pangan masyarakat rawan Pangan;
n.pembinaan …
e.meningkatkan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah di tingkat nasional bahkan tingkat internasional; dan
f.menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah;
b.Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah; dan
c.masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, meliputi:

a.perencanaan Pangan Daerah;
b.ketersediaan Pangan
c.distribusi Pangan
d.penganekaragaman konsumsi Pangan
e.mutu dan keamanan Pangan;
f.pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
g.koordinasi dan sinkronisasi;
h.kerjasama;
i.pengembangan sumberdaya manusia;
j.sistem informasi Pangan;
k.insentif;
l.peran masyarakat;
m.kelembagaan dan infrastruktur Pangan;

(2)Perencanaan …
1. n.pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
2. o.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

a.penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten;
b.penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
c.pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten;
d.penentuan harga minimum Daerah Kabupaten untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
e.pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
f.penyusunan peta kerentanan dan ketahanan Pangan kecamatan;
g.penanganan kerawanan Pangan kabupaten;
h.pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten;dan
i.pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan segar.

BAB III

PENYELENGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
1. c.membuka …
(2)Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana Pangan provinsi Jawa Barat serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan Nasional.
(3)Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
(4)Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disusun paling lama tahun 2022.

Pasal 8

(1)Perencanaan Penyelenggaraan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Kabupaten.
(2)Rencana Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi penyediaan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
(2)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan:
1. a.meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
2. b.meningkatkan produksi Pangan dan mengembangkan produksi Pangan lokal;
(6)Pemerintah …
1. c.membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
2. d.melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.
(3)Penyediaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk menyediakan Cadangan Pangan, sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.Pemerintah Desa menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan kemampuan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pengadaan Cadangan Pangan;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan.
(3)Penyelenggaraan Cadangan Pangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(4)Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan, dan/atau pihak perusahaan/swasta yang memenuhi pesyaratan.
(5)Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di desa, dan/atau lembaga lainnya yang berada di desa.
(6)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan anggaran untuk Cadangan Pangan Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan Cadangan Pangan Daerah.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…