DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Asas Dan Prinsip, Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah, Kriteria Dan Klasifikasi Desa Wisata, Penetapan Desa wisata, Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata, Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata, Promosi Desa Wisata, Sistem Informasui Desa Wisata, Hak dan Kewajiban, Larangan, KOoridnasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kawasan-kawasan Desa Wisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Desa Wisata, Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Barat (Benta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 2851), 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858), 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5497) sebagaimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858), 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858), 7 Peraturan Pemenntah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepanwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658), 8 Peraturan Pemenntah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepanwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), 9 Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 10 Peraturan Daerah Provmsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provmsi Jawa Barat Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provmsi Jawa Barat Nomor 44), 11 Peraturan Daerah Provmsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provmsi Jawa Barat Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Provmsi Jawa Barat Nomor 191), 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dengan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi 2 Pemermtah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 6 Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi 7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya dismgkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemermtahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem sistem pemermtahan negara kesatuan republik Indonesia 9 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemermtah, pemermtah daerah dan pemermtah desa. 10 Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata 11 Pemermtah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemermtah andesa 12 Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku 13 Wisata Desa adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tank wisata berupa keseluruhan suasana yang mencermmkan keaslian pedesaan,kearifan local, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas 14 Kelompok Penggerak Pariwisata adalah Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destmasi wisata Desa. 15 Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata 16 Kearifan Lokal adalah ekspresi mdividu atau masyarakat yangmengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencermmkan cara hidup masyarakat 17 Kerajman Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alatsederhana dan merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat 18 Usaha Daya Tank Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan ataujasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraanpariwisata 19 Usaha Kawasan Wisata adalah merupakan usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai Peraturan Perundang-undangan 20 Usaha Informasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan data, benta, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepanwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik 21 Usaha Akomodasi Wisata adalah merupakan usaha yang menyediakan pelayanan pengmapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lamnya

22.Usaha makanan dan minuman adalah merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya kawasan 23 Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lmgkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
24.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tank wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara smergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata 25 Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destmasi pariwisata di dalam dan luar negeri 26 Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tank, meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan
27.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata 28 Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata 29 Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telahtercantum dalam daftar usaha pariwisata

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah
(2)Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk a menmgkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, b menmgkatkan kesejahteraan masyarakat, c menghapus kemiskinan di Daerah, d mengatasi pengangguran di Daerah, e melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah, f memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikanbudaya Daerah, g memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan menmgkatkan mutu objek dan daya tank wisata, dan h menmgkatkan jlwa religiusitas masyarakat

Pasal 3

Sasaran pengembangan Desa Wisata meliputi a tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lmgkungan, b memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan landskap kawasan tapak, serta membuat kemungkman alternatif pengembangannya, c terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestanan kelestarian lmgkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan wisatawan, d terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional, e terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali dan mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dan bahan-bahan mentah yang ada di Desa

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas a manfaat, b kekeluargaan, c adil dan merata, d keseimbangan,

e.kemandirian, f kelestarian, g partisipatif, h berkelanjutan, 1 demokratis, dan
j.kesatuan.

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan pnnsip a memanfaatkan sarana dan prasarana setempat, b melibatkan masyarakat setempat, c menguntungkan masyarakat setempat, d terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat, dan e menerapkan pengembangan produk Wisata Desa

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lmgkup Peraturan Daerah mi meliputi a kewenangan Pemenntah Daerah, b kntena dan klasifikasi desa wisata, c penetapan desa wisata, d pembangunan desa wisata, e pengelola desa wisata, f pengembangan daya Tank wisata, g usaha panwisata di desa wisata, h promosi desa wisata, i sistem infomasi desa wisata, j hak dan kewajiban, k larangan, 1 koordinasi; m peran serta masyarakat, n pembiayaan, dan o pembmaan dan pengawasan

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemermtah Daerah berwenang a menyusun dan menetapkan rencana strategis pembangunan kawasandesa wisata, b menetapkan desa wisata dengan Keputusan Bupati, c mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata, d memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisatadesa, e memfasilitasi pengembangan day a tank wisata desa baru, f menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, g memelihara dan melestarikan daya tank desa wisata, h menyelenggarakan bimbmgan masyarakat sadar wisata, dan 1 mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di Daerah

Pasal 8

(1)Pemermtah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usahayang berprestasi
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan dan pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
(3)Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

(1)Pemermtah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan mformasi kepada masyarakat untuk kepentmgan pengembangan kawasan Desa Wisata
(2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan mformasi, Pemermtah Daerah mengembangkan sistem mformasi kawasan Desa Wisata Daerah
(3)Pemermtah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem mformasi kawasan Desa Wisata

BAB IV

KRITERIA DAN KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 10

(1)Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi kritena
1. a.atraksi wisata, b aksesibihtas, c amenitas, dan d kelembagaan.
(2)Jems kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata di Desa setempat Pasal

Pasal 11

Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memiliki cin a keaslian Desa Wisata, b keunikan dan/atau kekhasan, c potensi pengembangan Wisata, dan d usaha pendukung dan/atau pelengkap

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…