DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Produk Tembakau, Kawasan Tanpa Rokok, Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica, dan spesies lainya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok atau tembakau.
7.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan khusus yang diperuntukan bagi kegiatan merokok berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
8.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9.Perokok Pasif adalah orang tidak merokok atau bukan perokok tetapi terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11.Tempat Anak Bermain adalah area terbuka atau ruangan tertutup maupun terbuka yang digunakan anak-anak untuk kegiatan bermain.
12.Tempat Ibadah adalah bangunan ruang tertutup atau merupakan ruang terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu digunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama masing-masing secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13.Angkutan Umum adalah alat transportasi bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal baik berupa gaji atau upah termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15.Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. Tempat tersebut dapat dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
16.Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah orang yang diberikan wewenang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan.
17.Tim Pengawas adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten sukabumi dan/ atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok sesuai Peraturan Daerah KTR.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

a.asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
b.asas kemanfaatan umum;
c.asas keterpaduan dan keserasian;
d.asas keadilan;
e.asas keterbukaan;
f.asas akuntabilitas;dan
g.asas kelestarian.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok dari perokok aktif ke yang perokok pasif ;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.menjaga pergaulan keluarga dan masyarakat; dan
g.mencegah perokok pemula.

BAB II

PRODUK TEMBAKAU

Pasal 4

Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.lingkungan pendidikan;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.fasilitas olahraga yang tertutup;
6. f.lingkungan tempat kerja ;
7. g.kendaraan angkutan umum; dan
8. h.bandara, statsiun dan terminal.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(4)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai huruf e merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(5)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar, kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.
(6)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kawasan yang dilarang dan bebas asap rokok, kecuali di tempat khusus yang telah disediakan.
(7)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan huruf g dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas asap rokok hingga area terluar.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.klinik/poliklinik;
d.pusat kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat pembantu;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium kesehatan;
g.pos pelayanan terpadu;
h.apotek/toko obat;dan
i.tempat praktek dokter/bidan.

Pasal 8

Lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a.sekolah tiap jenjang dan jenis pendidikan;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar;
f.tempat pendidikan kesetaraan;dan
g.tempat kursus;dan
h.sarana pendidikan keagamaan.

Pasal 9

(1)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.kelompok bermain;
2. b.tempat penitipan anak;dan
3. c.tempat bermain anak;
(2)ketentuan lebih lanjut mengenai tempat bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

a.masjid/mushola/surau/langgar;
b.gereja;
c.vihara;
d.pura;dan
e.kelenteng.

Pasal 11

Fasilitas Olahraga dan seni yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

a.gedung olahraga;
b.arena olahraga;dan
c.tempat pentas/pagelaran seni.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…