DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Hal yang diatur: 1. Penggunaan Dana Cadangan 2. Penganggaran Dana Cadangan 3. Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana Cadangan 4. Penempatan Dana Cadangan 5. Pencairan Dana Cadangan 6. Penatausahaan dan Pertanggungjawabaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang -undang ... A
3.Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: i Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Lt penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom. Bupati adalah Bupati Sukabumi. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukabumi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat /1, daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
7.Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin ketersediaan biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

(1)Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan Kkegiatan yang berkaitan langsung dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati ... A
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kecuali dalam hal terdapat sisa dana yang melebihi kebutuhan, yang penggunaannya dilakukan setelah pemindahbukuan ke RKUD. Penarikan dan penggunaan Dana Cadangan dilakukan melalui mekanisme penganggaran dalam APBD tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dicantumkan secara khusus dalam APBD. Setiap penggunaan Dana Cadangan wajib didukung oleh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sah, serta diawasi oleh instansi pengawas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Penganggaran Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui APBD dan ditempatkan pada kelompok pembiayaan daerah, jenis pengeluaran pembiayaan, dengan kode belanja pembentukan Dana Cadangan. Besaran Dana Cadangan dicantumkan secara khusus dalam APBD dan disimpan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah pada bank yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dan pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh SKPKD serta dilaporkan kepada Bupati dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), yang ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan
c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Besaran penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap ... /1.

(3)atau bertahap dalam APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Apabila biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melebihi besaran Dana Cadangan atau Dana Cadangan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: a. b. =5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)dana alokasi khusus; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 8

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada Kas Umum Daerah yang dikelola oleh SKPKD. Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat dalam lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan cara pemindahbukuan terlebih dahulu ke RKUD. Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan Dana Cadangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 11

(1)Penggunaan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Ditetapkan di Palabuhanratu Pada tanggal 8 9Ut1 202S & BUPATI SUKABUMI,9 G /LASEP JAPAR A- Diundangkan di Palabuhanratu Pada tanggal 8 9vti p02S SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN-SUKABUMI, E SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN .222$S. NOMOR ... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR.//33/a02$ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4. TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI II. TAHUN 2029 PENJELASAN UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Guna membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu membentuk Dana Cadangan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…