DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan Dan Manfaat, Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif, Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya, Kewenangan Pemerintah Daerah, Ruang Laktasi, Pelaksanaan Program, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan hak azasi bagi bayi dan kewajiban bagi ibu;
c.bahwa untuk memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi, perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21); 3 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 3nsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9.Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD adalah permulaan menyusu dini atau bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
10.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13.Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama satu jam tidak 4 4 dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan didada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan.
14.Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untu menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
15.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
16.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pengaturan pemberian IMD dan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan IMD segera setelah lahir dan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan IMD dan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian IMD dan ASI Eksklusif.

Pasal 3

(1)Manfaat IMD adalah:
1. a.kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
2. b.kontak kulit dengan kulit abtara ibu dengan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
3. c.mencegah terjadinya hypothermia;
4. d.saat IMD bayi menelan bakteri bermanfaat dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
5. e.mengurangi pendarahan setelah melahirkan;dan
6. f.mengurangi terjadinya anemia.
(2)Manfaat ASI Eksklusif adalah:
1. a.memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
2. b.meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
3. c.meningkatkan kecerdasan bayi;
4. d.meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dengan bayi;
5. e.menjarangkan kehamilan;
6. f.mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
7. g.mempercepat berat badan ibu kembali keukuran sebelum hamil;
8. h.mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
9. i.menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
10. j.tidak merepotkan dan hemat waktu;
11. k.portabel dan praktis;dan
12. l.memberi kepuasan bagi ibu. 5 5

BAB III

INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 4

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
(3)Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin.
(4)Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.

Pasal 5

(1)Setiap Tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
(2)Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu.
(3)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD.

Pasal 6

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Pasal 7

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. 6 6

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:

a.Indikasi medis;
b.Ibu tidak ada;dan/atau
c.Ibu terpisah dari bayi.

Pasal 9

(1)Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
(2)Tenaga kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui yang meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan peningkatan pemberian Air Susu Ibu tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
2. b.melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
3. c.menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
4. d.membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin namun apabila ibu malahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
5. e.membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
6. f.tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
7. g.melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
8. h.membantu ibu menuyusui semau bayi semau ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekwensi menyusui;
9. i.tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
10. j.mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/ rumah bersalin/sarana pelayanan kesehatan.
(3)Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan izin.

Pasal 10

(1)Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan: 7 7
1. a.permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;dan
5. e.ASI tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…