DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Yang Meliputi Ketentuan Umum, Perbuatan Pelacuran, Perbuatan Asusila, Kewajiban Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4928);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
13.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran daerag Republik Indonesia Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
6.Badan adalah badan usaha atau badan sosial baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
7.Hotel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagaian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, termasuk motel, losmen, penginapan, wisma dan semua jenis usaha pelayanan penginapan lainnya.
8.Pemondokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
9.Lokalisasi adalah tempat atau kawasan yang dijadikan sebagai tempat pelacuran.
10.Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
11.Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk pijat dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran.
12.Salon Kecantikan adalah tempat untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik.
13.Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan.
14.Pelacur adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan tujuan mendapatkan imbalan.
15.Pelanggan pelacuran adalah seseorang yang menggunakan layanan hubungan seksual dari pelacur.
16.Germo/Mucikari adalah orang yang menyelenggarakan pengusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacur.
17.Perbuatan asusila adalah perbuatan:

a.setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
c.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
d.setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
1. 18.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk membina para pelaku agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

PERBUATAN PELACURAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang:

a.menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi atau media lainnya untuk melakukan pelacuran;
b.melacurkan diri atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat melacurkan diri dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat lainnya yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran;
c.memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran; dan
d.melakukan pelacuran.

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha dan/atau pembongkaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a.menyediakan, menghimpun pelacur untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat pelacuran;
b.menarik keuntungan dari perbuatan pelacuran seorang atau banyak orang.

BAB III

PERBUATAN ASUSILA

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul dan/atau hubungan seksual dengan sesama yang tidak terikat dalam pernikahan.
(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul dan/atau hubungan seksual dengan sesama jenis.

Pasal 7

Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a.sengaja memberi bantuan untuk terjadinya perbuatan asusila;
b.sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya perbuatan asusila.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Bupati berkewajiban melakukan pelarangan pelacuran dan perbuatan asusila.
(2)Untuk kepentingan pelarangan pelacuran dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
1. a.melakukan pencegahan dalam bentuk kegiatan promotif dan preventif di lingkungan pendidikan, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat lain.
2. b.melakukan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila;
3. c.melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur, pelanggan pelacur dan pelaku perbuatan asusila;
4. d.melakukan penutupan lokalisasi pelacuran dan/atau tempat yang dipergunakan untuk pelacuran;
5. e.melakukan pencabutan izin usaha, penutupan dan/atau pembongkaran hotel, panti pijat, salon, asrama, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran dan asusila;
6. f.melakukan kerjasama dengan POLRI, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan;
7. g.melakukan kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan pelarangan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Tim Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur penegak hukum dan unsur masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…