DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang Dan Energi yang meliputi Ketentuan Umum, Tempat Kedudukan, Jenisusaha, Permodalan, Organperusahaan Daerahaneka Tambang Dan Energi, Pegawai, Dana Pensiun, Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kegiatan Usaha, Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerjasama Perusahaan, Pembubaran Dan Likuidasi, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki potensi cukup besar di bidang pertambangan dan energi, sehingga perlu untuk dimanfaatkan, diusahakan dan ditumbuhkembangkan secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan penyesuaian;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi; Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA TAMBANG DAN ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Tambang dan Energi adalah BUMD yang bergerak dalam bidang pertambangan dan energi.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi.
8.Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan BUMD yang profesional, kompetitif dan mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 4

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mengembangkan pengusahaan potensi pertambangan dan energi;
b.mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perumda Aneka Tambang dan Energi berkedudukan di wilayah Daerah.
(2)Perumda Aneka Tambang dan Energi dapat membuka unit usaha, kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 5

(1)Jenis usaha Perumda Aneka Tambang dan Energi meliputi:
1. a.pengusahaan potensi bidang pertambangan mineral dan energi; dan
2. b.jasa di bidang pertambangan dan energi.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri, pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Aneka Tambang dan Energi berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan modal Perumda Aneka Tambang dan Energi dapat berasal dari :
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 5
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;dan
3. c.agio saham
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG DAN ENERGI

Pasal 7

Organ Perumda Aneka Tambang dan Energi terdiri dari:

a.Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
b.Direksi;dan
c.Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pertambangan dan energi;
4. d.dapat berasal dari dalam dan dari luar Perumda Aneka Tambang dan Energi;
5. e.setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berpendidikan paling rendah Sarjana strata 1 (satu);
8. h.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, pada saat pengangkatan;
9. i.tidak merangkap jabatan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta;dan
10. j.lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen.
(2)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas :
1. a.unsur pemerintah daer
2. b.unsur akademisi;dan
3. c.unsur praktisi tambang. 6
(3)Hasil uji kepatutan dan kelayakan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Direksi Perumda Aneka Tambang dan Energi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Aneka Tambang dan Energi.
(3)Dalam hal Direksi berjumlah 3 orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j.
(4)Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
(6)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Direksi mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Tambang dan Energi;
2. b.membina pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Tambang dan Energi;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.menyusun master plan/coorporate plan, Rencana Bisnis, Rencana Investasi, RKAP;
6. f.menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Aneka Tambang dan Energi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2)Direksi mempunyai wewenang:
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan; 7
4. d.menandatangani laporan kegiatan Perumda Aneka Tambang dan Energi;
5. e.menunjuk kuasa hukum untuk mewakili perusahaan;
6. f.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Tambang dan Energi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
7. g.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022