DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan Dan Jangka Waktu Pendirian , Modal, Organ Perusahaan Daerah Air Minum, Pegawai, Dana Pensiun, Tarif, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit Dan Komite Lainnya, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba , Laporan Kegiatan Usaha, Kepailitan, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Pembinaan Dan Pengawasan, Asosiasi, Kerjasama Perusahaan, Pembubaran , Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha yang mengelola air minum di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat

(2)dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi perlu disesuaikan;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 3
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri menjadi Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum meliputi:
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Jangka waktu pendirian Perumda Air Minum diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum berasal dari:
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
2. b.neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah;dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah; 5
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya;dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;dan
3. c.agio saham.

BAB IV

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 7

Organ Perumda Air Minum, terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas;dan
c.Direksi.

Pasal 9

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum, apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum;dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum;dan
3. c.rapat luar biasa. 6

Pasal 11

(1)Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…