DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan Dan Bina LIngkungan, Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan Dan Bina Lingkungan, Meknisme Dan Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Pembiyaan, Pelaporan, Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bma Lingkungan Mengmgat 1 Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeiÿaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan Lmgkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keqa Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235), 14 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 16 Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 17 Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lmgkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305), 18 Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619), 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10), 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lmgkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lmgkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 138), 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemenntah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemenntah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7)> Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi 2 Pemenntah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah Kabupaten Sukabumi 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah 6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lmgkungan yang selanjutnya disebut TJSPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menmgkatkan kualitas kehidupan dan lmgkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya 7 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lam 8 Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didinkan berdasarkan peiÿanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya 9 Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didinkan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas (sekutu komplementer) dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas (sekutu komanditer) 10 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan Negara yang dipisahkan 11 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oelh Daerah 12 Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lmgkungan di Kabupaten Sukabumi 13 Forum Tanggungjawab Sosial dan Lmgkungan Badan usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu Lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan usaha melalui implementasi tanggungjawab sosial dan lmgkungannya

Pasal 2

Pemenntah Daerah berwenang memberikan perlmdungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSPKBL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah mi adalah a membenkan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSPKBL di Kabupaten Sukabumi, dan b membenkan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentmgan di Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan TJSPKBL

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah mi adalah a terwujudnya batasan yangjelas ten tang pelaksanaan TJSPKBL di Kabupaten Sukabumi, b terpenuhmya penyelenggaraan dan pelaksanaan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSPKBL secara terpadu dan berdaya guna, d termtegrasikannya program pembangunan daerah dengan program TJSPKBL yang dilaksanakan perusahaan, dan e menciptakan hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lmgkungan masyarakat sekitar perusahaan

BAB III

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negen (PMDN) mempunyai tanggungjawab sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lmgkungan (TJSPKBL)
(2)TJSPKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada a rencana kerja tahunan perusahaan, b dibiayai oleh perusahaan, c dikoordmasikan dan dismergikan pembangunan pemermtah daerah, d mendorong keterlibatan masyarakat TJSPKBL, dan e mengutamakan kepada masyarakat perusahaan
(3)Program TJSPKBL yang dibuat perusahaan dismergikan dengan program prioritas pembangunan daerah

Pasal 6

Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSPKBL baik di dalam maupun diluar lmgkungan perusahaan

Pasal 7

(1)BUMN yang menjalankan usaha di daerah harus menyisihkan sebagian laba bersih perusahaan untuk program TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan program penenma program di sekitar lokasi BUMD
(2)BUMD yang dimiliki pemermtah daerah harus melaksanakan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 8

(1)TJSPKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi a program sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui jamman sosial, pemberdayaan sosial, perlmdungan sosial, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang sosial dan penanggulangan bencana serta penmgkatan kualitas sumber daya manusia, b bantuan sosial melalui jamman sosial, pemberdayaan sosial dan perlmdungan sosial terhadap penyandang masalah sosial serta penanggulangan bencana, c program pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Beasiswa atau program TJSPKBL lamnya yang mengarah dan mendukung penmgkatan keterampilan dan pengembangan bakat, d program kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, penmgkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN, pengembangan puskesmas atau program TJSPKBL lamnya yang mengarah dan mendukung program kesehatan, e program bma lmgkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lklim serta proteksi, restorasi lmgkungan atau program TJSPKBL lamnya yang mengarah dan mendukung program bina lmgkungan, f program penmgkatan daya bell masyarakat, yang diarahkan untuk menmgkatkan pendapatan masyarakat atau program TJSPKBL lamnya yang mengarah dan mendukung program penmgkatan daya bell masyarakat, g program infrastruktur wilayah, yang diarahkan untuk membangun dan menmgkatkan sarana prasarana di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan h program bma keagamaan, yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia dan menmgkatkan sarana dan prasarana keagamaan, l program lamnya berdasarkan kebutuhan dan pnontas Daerah
(2)TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan, serta diarahkan untuk mengutamakan masyarakat di sekitar perusahaan dan luar perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu a ring I adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan, b ring II adalah merupakan masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari aktivitas perusahaan, dan Ring II c ring III adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dan aktivitas perusahaan,

Pasal 9

(1)Pelaksana TJSPKBL adalah perusahaan yang berdomisili dan/atau menjalankan kegiatannya di daerah Kabupaten Sukabumi dan berstatus badan hukum yang meliputi a Perseroan Terbatas, b Perseroan Komanditer, c Badan Usaha Milik Negara, dan d Badan Usaha Milik Daerah
(2)Perusahaan berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun
(3)Perusahaan pelaksana TJSPKBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemermtah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa
(4)Tahapan TJSPKBL meliputi a perencanaan yang berkoordmasi dengan Pemermtah Daerah, b pelaksanaan, dan c pelaporan dan evaluasi
(5)Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lam dalam melaksanakan program TJSPKBL yang dibuktikan dengan kesepakatan kerja sama
(6)Pihak lam yang dimaksud adalah pemermtah Desa, akademisi, dan Lembaga Kemasyarakatan

BAB IV

KELEMBAGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka mesmergikan program dan pelaksanaan TJSPKBL dengan program pembangunan di daerah, Pemermtah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSPKBL yang terdin dan unsur pemermtah daerah
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD dalam waktu 6 (enam) bulan sekali
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
(4)Tim Fasilitasi dibiayai oleh Pemermtah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi,

Pasal 11

(1)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan, meliputi a pembenan mformasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan mengmventarisasi data dan mformasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lmgkungan perusahaan, b penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lmgkungan perusahaan, penyebarluasan c penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lmgkungan perusahaan, d penyiapan data dan informasi terkini program tanggung jawab sosial dan lmgkungan peru sahaan, e pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TJSPKBL, f smergitas an tar program/kegiatan antara Pemermtah Daerah dengan Mitra TJSPKBL terpilih, g pelaksanaan verifikasi pnoritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TJSPKBL, h pemaparan rancangan rencana keija tanggung jawab sosial dan lmgkungan peru sahaan, 1 penyepakatan pnoritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lmgkungan peru sahaan, dan j pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan k bersama dan/atau perjanjian keiÿa sama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lmgkungan peru sahaan
(2)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas a ketua, b sekretaris, dan c anggota bequmlah ganjil sesuai dengan kebutuhan
(3)Untuk transparansi kegiatan TJSPKBL, Tim Fasilitasi dapat membentuk sistem informasi TJSPKBL
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…