DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 18 Pasal, 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan bersama pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 138);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21); 3 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 4 4

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSPKBL sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib melaksanakan TJSPKBL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TJSPKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.rencana kerja tahunan perusahaan;
2. b.dibiayai oleh perusahaan;
3. c.dikoordinasikan dan disinergikan dengan program pembangunan pemerintah;
4. d.mengutamakan pada kebutuhan masyarakat setempat;
5. e.mendorong keterlibatan masyarakat penerima program TJSPKBL;dan
6. f.mengutamakan kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.
(3)Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
1. a.teguran tertulis kesatu, kedua sampai ketiga; dan
2. b.mempublikasikan melalui media apabila teguran tertulis ketiga tetap tidak diindahkan.

Pasal 4

(1)TJSPKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.program sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial serta penanggulangan bencana;
2. b.program pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Beasiswa atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung peningkatan keterampilan dan pengembangan bakat.
3. c.program kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, pengembangan puskesmas atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program kesehatan;
4. d.program bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi, restorasi lingkungan atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program bina lingkungan ;
5. e.program peningkatan daya beli masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan mayarakat atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program pengingkatan daya beli masyarakat; dan
6. f.program infrastruktur perdesaan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan; dan
7. g.program bina keagamaan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan. 5 5
(2)TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan.
(3)TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengutamakan masyarakat di sekitar perusahaan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSPKBL.
(2)Perusahaan yang kegiatan usaha di Daerah tetapi tidak pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tetap wajib melaksanakan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.

Pasal 6

(1)BUMN yang menjalankan usaha di Daerah harus menyisihkan sebagian laba bersih perusahaan untuk program TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah harus melaksanakan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Pelaksana TJSPKBL adalah perusahaan yang berdomisili dan/atau menjalankan kegiatannya di Daerah.
(2)Tahapan TJSPKBL meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan program; dan
3. c.evaluasi dan pelaporan;
(3)Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan program TJSPKBL yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama.
(4)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perusahaan lain, BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan organisasi atau lembaga tertentu guna menjamin terlaksananya program TJSPKBL.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data terkait program pembangunan di Daerah.

BAB IV

PENGELOLA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka mensinergikan program dan pelaksanaan TJSPKBL dengan program pembangunan di Daerah, dibentuk Tim Fasilitasi TJSPKBL.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam mensinergikan program dan pelaksanaan TJSPKBL dengan program pembangunan di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6 6

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bersama Perusahaan dapat membentuk Forum TJSPKBL.
(2)Forum TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemerintah daerah dan perusahaan.
(3)Forum TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi serta organisasi lain yang memiliki ketertarikan dengan program TJSPKBL.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Forum TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…