DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.dihapus;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
6. f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. h.berkelakuan baik;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. l.berbadan sehat;
13. m.bebas penyalahgunaan Narkoba;
14. n.tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
15. o.lulus uji kompetensi calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  1. 2.Ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi yang dikuatkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(3)Kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan tertentu yaitu:
1. a.ijazah SMP/MTs dilegalisasi oleh Kepala Sekolah serta melampiri ijazah sebelumnya;
2. b.ijazah SMP/MTs yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota, serta melampiri ijazah sebelumnya;
3. c.dihapus;
4. d.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort;
5. e.keterangan pemeriksaan kesehatan dari RSUD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;dan
6. f.keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika atau lembaga lain yang berwenang.
(4)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat desa setempat untuk memperoleh tanggapan.
(5)Tanggapan masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan.
(6)Proses dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menggangu tahapan dan jadwal pemiihan kepala desa yang telah ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus;
4. d.memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan;
5. e.memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer;dan
6. f.memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas dalam membangun desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 3 Mei 2017 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 3 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 6/66/2017

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…