DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama, Objek Subjek, Golongan Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui kawat optik, radio, televisi atau system elektromagnetik lainnya.
7.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yan merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untu memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK SUBJEK, GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah .

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
2. b.menara telekomunikasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD; dan
3. c.menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Pemancar siaran televisi.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian atas Menara Telekomunikasi di Daerah.
(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3)Besaran tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
(2)Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, yang terdiri dari :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;dan
4. d.alat tulis kantor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut: RPMT = TP X TR RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.132.000 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per menara per tahun.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…